Boediono Minta Swasta Ikut Atasi Kemiskinan

Pengusaha diminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus.

Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).

"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.

Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.

Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adlaah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.

Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.

"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.

Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.

"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya

Sumber : okezone.com

Refleksi Kemiskinan -( RK )

Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau karena tergiur dengan ’iming – iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar – benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.
Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir , sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.
Olah Pikir; Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat, untuk membuka mekanisme – mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal –hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi,baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.
Olah Rasa; adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh ’hati’ masing – masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai – nilai luhur manusia ( memanusiakan manusia ). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang berdaya adalah ’Manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia’.

Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada :
1. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai – nilai luhur kemanusiaan.
2. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.
3. Tumbuhnya kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu,pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama – sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca : untuk kesejahteraan masyarakat)

Yang harus dilakukan dalam FGD RK :

a. Melibatkan masyarakat sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara FGD RK.
b. Mengelompokan peserta diskusi secara homogen ( miskin, non miskin, perempuan, dsb ) dan setiap kelompok terdiri dari 8 – 10 orang.
c. Diskusi pendalaman mengenai akar persoalan kemiskinan mulai dari penggalian kriteria kemiskinan, indetifikasi masalah , klasifikasi masalah, hubungan sebab-akibat sampai tergalinya akar masalah (persoalan kemiskinan).
d. Menumbuhkan penyadaran kritis peserta bahwa persoalan kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab bersama sehingga dalam penyelesaikannya yang efektif perlu adanya gerakan bersama.
e. Hasil-hasil kesepakatan FGD RK sebagai acuan pelaksanaan Pemetaan Swadaya.


TUJUAN
1. Membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai permasalahan kemiskinan yang bersumber kepada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.
2. Membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus menjadi bagian dari pemecahan masalah bukan sebaliknya.


KELUARAN YANG DIHARAPKAN
1. Adanya Kriteria dan penyebab kemiskinan di kelurahan masing-masing (kriteria kemiskinan yang meliputi indikator dan variabelnya harus bersifat spesifik, konkrit sehingga mudah diidentifikasi oleh masyarakat ketika melakukan pemetaan swadaya)

Pemetaan Swadaya (PS)

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada sering berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sayangnya, sebagian besar pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses kegiatan yang dikembangkan di masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan pihak luar atau setidak-tidaknya lebih didominasi oleh elite-elite masyarakat setempat, sehingga hasil yang diharapkan adanya proses pembelajaran bagi masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul ke permukaan.

Pada pelaksanaan PNPM MP dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam pembelajaran kajian tentang masalah dan potensi melalui suatu pendekatan partisipatif yang dinamakan Pemetaan Swadaya. Fokus utama dari pendekatan partisipatif Pemetaan Swadaya ini adalah masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimilikinya secara bersama, dengan demikian hasil dari Pemetaan Swadaya ini masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi kelurahan/desanya secara keseluruhan.

SUBSTANSI PESAN PEMETAAN SWADAYA

Pemetaan Swadaya adalah suatu pendekatan parisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga hasil dari identifikasi masalah, masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal.
Pemetaan Swadaya sebagai pembelajaran dalam menggali persoalan, potensi dan kebutuhan masyarakat, memiliki beberapa substansi pesan yang penting diketahui sebagai berikut :
a. Masyarakat belajar memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh (Social Mapping);
b. Masyarakat belajar menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan;
c. Masyarakat belajar melihat peluang untuk dapat menggali potensi dari masyarakat sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahan/desa-nya;
d. Masyarakat belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya daripada tergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar;

TUJUAN PEMETAAN SWADAYA

Adapun tujuan dari proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pemetaan Swadaya ini adalah :
a. Mendorong masyarakat dalam membangun kebersamaan diantara mereka
b. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi;
c. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah, potensi dan peluang serta tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
d. Mendorong kesadaran kritis masyarakat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar;
e. Pembelajaran prinsip dan nilai P2KP oleh masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pemetaan masalah kemiskinan dan potensi sumber masyarakat;
f. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan masyarakat untuk menyadari tanggung jawab dirinya dalam konteks permasalahan riil yang terjadi di wilayahnya;
g. Meningkatkan kepedulian dan kerelawanan atas kesadaran kritis terhadap kondisi riil di wilayahnya.


PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANAAN

1. Penanggungjawab kegiatan Pemetaan Swadaya adalah relawan yang tergabung dalam Tim Pemandu pemetaan swadaya, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator PNPM MP
2. Siklus Pemetaan Swadaya merupakan bagian dari pembelajaran dalam siklus PNPM MP, yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setelah proses kegiatan siklus FGD Refleksi Kemiskinan.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) adalah masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada disetiap kelurahan/desa, dengan demikian hasil dari Pemetaan Swadaya ini masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi kelurahan/desanya secara keseluruhan. Secara detail hasil yang diharapkan tersebut dapat dicermati dari beberapa indikasi sebagaiberikut berikut :
1. Terjadinya kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan dan kemampuan untuk menanggulangi masalah bersama;
2. Terjadinya kesadaran terhadap kebutuhan adanya kelembagaan yang representative;
3. Terjadinya kesadaran terhadap kriteria kepemimpinan masyarakat yang lebih benar;
4. Tumbuhnya partisipasi masyarakat secara murni, kepedulian sosial, serta potensi swadaya.

Mengapa Ada Kemiskinan ?

Penyebab Utama Kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu dimana kondisi saat ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma yang merugikan lingkungan.
Untuk menjamin terlembagakannya nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, karenanya dibutuhkan motor penggerak atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai sikap mental positif. Artinya pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilandasi oleh keadilan. PNPM Mandiri Perkotaan mengawali proses ini melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perkotaan merancang proses pendampingan belajar masyarakat melalui tahapan siklus dengan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan semua tahapan siklus dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion/Kelompok Diskusi Terarah), musyawarah dan pendekatan-pendekatan kelompok lainnya dimana masyarakat bisa belajar bersama-sama. Melalui proses belajar bersama diharapkan tumbuh kesadaran kritis masyarakat seningga terbangun kepedulian, solidaritas, sikap mau berbagi agar terjadi ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan, cinta kasih dan kepercayaan.
Apabila proses penyadaran kritis di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya, menjadi berdaya, mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat madani.

Pjm Pronangkis

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di walayah perkotaan, sangat berpotensi sekali dalam memicutimbulnya permasalahan sosial lainnya, seiring dengan perkembangan jaman diberbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya berimbas pada perubahan pola pikir dan perubahan sebuah paradigma yang ada. Dan kaitanya dengan kemiskinan dari perubahan pola pikir atau paradigma yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat miskin hal ini haruslah memerlukan adanya sebuah perubahan pula dalam hal penanganan kemiskinan atau perubahan dalam paradigma pembangunan, yang dulu biasanya masyarakat hanya dijadikan objek dalam pembangunan maka sekarang masyarakat diajak ikut serta dalam pembangunan untuk menentukan masa depannya sendiri dengan kata lain masyarakat dijadikan subjek dalam pembangunan melalui pola pemberdayaan yang partisipatif.
Penanggulangan Kemiskinan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanggulangan masalah kemiskinan selama ini dirasakan cenderung parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga setiap usaha yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai harapan yaitu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya mampu mandiri, dan akhirnya menuju masyarakat madani.
Pada umumnya proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan seringkali dilakukan dari atas kebawah (Top Down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan menentukan hidupnya sendiri, masyarakat hanya dijadikan objek dari suatu program pembangunan dan tidak dijadikan subjek yang memiliki potensi dan kemampuan yang sangat mungkin untuk dibimbing agar berkembang sesuai dengan harapan yang mereka dambakan, yaitu hidup sejahtera lahir dan batin tanpa terus membebani orang lain.
Pola partisipatif yang dikembangkan melalui pola pemberdayaan haruslah melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan adanya keterlibatan pemerintah, golongan peduli dan masyarakatnya sendiri sebagai tiga pilar pengentasan kemiskinan diharapkan bisa berjalan secara sinergis, komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghasilkan suatu solusi terbaik melalui pemikiran maupun pelaksanaan dalam menanggulangi kemiskinan.
Dalam perencanaan Parstisipatif, masyarakat didorong untuk dapat merumuskan program berdasarkan cita-cita (Visi) sendiri, sehingga dalam hal ini posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yang dapat mengatur dan menentukan hidupnya sendiri berdasarkan persoalan, potensi dan kebutuhan nyata yang dihadapi.
Upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara dan metode oleh bebagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan yang terdapat disuatu wilayah. Namun seringkali upaya tersebut dirasa belum meksimal dan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Melalui Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang telah disusun oleh masyarakat yang tergabung dalam Tim PP Kelurahan yang dalam proses penyusunannya melibatkan semua unsur / elemen masyarakat secara luas diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan – permasalahan kemiskinan yang ada di Kelurahan. Masih sering ditemuinya ketidak singkronan antara kebutuhan masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan program pembangunan karena pola pembangunan yang top-down diharapkan dengan adanya PJM Pronangkis yang pola pembangunannya bottom up yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan kata lain pola perencanaan yang partisipatif hal ini akan lebih menyentuh kebutuhan pokok / dasar dari masyarakat yang pada akhirnya betul – betul menggerakan geliat pembangunan yang berorientasi dan berpihak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat kecil.
Setiap upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya selalu bertumpu pada kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dengan demikian pola perencanaan partisipatif seperti PJM Pronangkis ini diharapkan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan yang terjadi di Kelurahan, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan pada akhirnya mampu menjadi salah satu metode / cara untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Dengan demikian pola penyusunan PJM Pronangkis diharapkan menjadi proses pembelajaran masyarakat yang efektif untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif bersama – sama dengan unsur lainnya menjadi kekuatan yang positif untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan.

Pemetaan Swadaya PLPBK

Pemetaan Swadaya adalah suatu pendekatan parisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga hasil dari identifikasi masalah dan potensi yang dimiliki, masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal.

Dalam hal ini, semua penggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat atau ”orang dalam”. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan hanya mengarahkan, membimbing, dan membantu merumuskan hasil, serta Fasilitator ”orang luar” hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkan fasilitasi juga dilakukan relawan yang merupakan unsurnya masyarakat.

Kegiatan Pemetaan Swadaya dalam PLPBK selain sebagai pembelajaran dalam menggali persoalan atau menggali potensi dan masalah yang ada dilingkungan wilayah dan kawasan desa, sehingga dapat menjadi dukungan untuk pengerjaan produk perencanaan tata ruang, juga mempunyai tujuan agar :

Masyarakat belajar memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh;
Masyarakat belajar menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan;
Masyarakat belajar melihat peluang untuk dapat menggali potensi dari masyarakat sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahan/desa-nya;
Masyarakat belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya daripada tergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar.

Pada dasarnya kegiatan PLPBK selalu menerapkan pendekatan humanis, kritis dan prinsip dialogis salah satu contohnya adalah FGD ( Focus Group Discussion ). Selain FGD metode yang digunakan adalah dengan cara berembug bersama Pembelajaran Orang Dewasa ( POD ) dan dengan wawancara secara langsung dan pendekatan alamiah ke tempat sasaran, juga dengan memperhatikan kebiasaan pola perilaku masyarakat.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pemetaan Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di wilayahnya, dengan demikian masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi wilayahnya secara keseluruhan.

Manajemen Bencana

Fenomena alam yang terjadi dewasa ini sungguh tak dapat diduga sampai-samapai rasio kita tidak sampai. Kejadian alam yang terjadi dewasa ini sangat beragam, siapa yang salah??? Peristiwa alam ini lebih banyak dipicu oleh sentuhan tangan manusia baik yang legal maupun yang ilegal. Bencana yang merenggut nyawa, harta, dan dampak trauma psikologis yang mendalam akan duka cita, dan meninggalkan monumen murka alam bagi yang pelaku yang mengalaminya.

Bencana ini akan menjadi pelajaran sekaligus guru yang berharga bagi masyarakat, selain berserah diri pada-Nya juga ada suatu upaya kongkrit yang dilaksanakan secara faktual dalam memahami dan mengantisipasi kondisi alam secara teoretis logis, salah satu wujudnya melalui konservasi alam perbukitan yang akan menjadi kawasan penyangga (daerah resapan dan cadangan air) kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Bentuk upaya kongkrit publik tersebut adalah berbagi peran dalan pelaksanaan pemeliharaan kawasan hijau, posisi birokrat sebagai pelaksana dan pembuat policy diharapkan dapat mengakomodir persoalan serta melegitimasi hak masyarakat. Gerakan yang sinergitas antara masing-masing elemen komponen tersebut dalam menyelamatkan alam lingkungan,yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pasca bencana. Pemulihan (recovery) kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid ketika kita mencoba membangun manajemen bencana (management disaster) agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitasi tercapai dengan rentang waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.

Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan nagari dan peraturan daerah atas menejemen bencana. Yang tak kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi kehatian-hatian terutama pada daerah rawan bencana.

Berbagai Sumber

Musyawarah Prioritas Usulan dalam PNPM Perdesaan

Jadikan 2010 Tahun Pemberantasan Kemiskinan

Negara-negara kaya-raya yang tergabung dalam Uni Eropa mendeklarasikan 2010 sebagai Tahun Pemberantasan Kemiskinan dan Keterpinggiran Sosial di kawasan mereka.

Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan “Zero Poverty/Nol Kemiskinan” sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita? Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).

Meski pemerintah mengimbau pengusaha tidak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China. Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin.Data terbaru BPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin.

Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015. Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50- an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rp1,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.

*** Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayangnya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis. Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalam bab tentang korupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,dan Denmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor.

Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali.Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda. Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan “istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa,sering kali semakin mewah kehidupan dan “aneh” perilaku segelintir elite penguasanya.

Tampaknya,dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut.Ketika “kebebasan” politik merebak, padanannya adalah “kesetaraan” dan “persaudaraan” nyaris terlupakan.Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap “jalan sesat” demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan.

Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan “dikonsumsi” kaum papa. Kedua,sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia,pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah “elite” (World Bank Report,Attacking Poverty,2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, 2005), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis.

Karena,apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poormungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu?

Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy.Para pekerja kaki lima (PKL),yang ratarata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah “pahlawan” yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampungkampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menyediakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusurgusur para birokrat korup.

*** Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada “investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku “lingkaran setan”.Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, “Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan.

” Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi,tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Progrowth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro- Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia,tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil,Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.

Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Memberdayakan Masyarakat Tanggung Jawab Siapa?

Program pemberdayaan masyarakat cukup menyita anggaran negara mulai dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman luar negeri, namun kemiskinan masyarakat masih sangat memprihatinkan, tingkat konsumtif masyarakat malah semakin meningkat.

PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah seolah bersikap sebagai perantara antara pemerintah Pusat sebagai penyedia dana program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari sebuah program pemberdayaan masyarakat,walaupun pada beberapa program juga mengharuskan pemda menyediakan dana pendamping (Cost Sharing). Jarang sekali pemda bersedia secara aktif mensukseskan program pusat ini dengan program yg difasilitasi oleh APBD setempat. Seandainya pemerintah daerah mau melihat program pemberdayaan sebagai sebuah program yg bisa disinergikan dengan program daerah bukan tak mungkin dana yang dikucurkan APBN ataupun Hibah/Pinjaman luar negeri dapat sanagat membantu dalam pembangunan masyarakatnya (Bukan hanya pembangunan Fisik).

FASILITATOR/PENDAMPING

Fasilitator sebagian besar hanya berasumsi dengan lengkapnya pelaporan kepada pengelola program tugas mereka selesai. Memang diakui ada sedikit dari Fasilitator yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pihak ketiga,apakah itu dalam bantuan pinjaman dana untuk UKM dengan pihak pembiayaan dari perbankan,maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM nya dengan pihak NGO asing maupun lokal. Khan akhirnya tugas mulia seorang fasilitator akan sangat bermanfaat kepada pengelola program yg mempekerjakannya dan juga bagi masyarakat tempat dia di abdikan selama kontrak kerja berjalan ataupun setelah kontrak habis.

MASYARAKAT

Masyarakat secara mayoritas berpikir setiap program pemberdayaan yang masuk ke daerahnya harus bisa diraih,tanpa berpikir manfaat dana tersebut secara jangka panjang. Dapat kita lihat di daerah betapa banyak pembangunan fisik yang telah dibangun oleh program pemerintah yg sekarang telah digabung dalam PNPM Mandiri.namun secara berkelanjutan bangunan tersebut sengat kurang bermanfaat padahal usulan pembangunan tersebut notabenenya berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau dari beberapa program yang menyediakan pinjaman bergulir, sebagian masyarakat hanya dengan nafsu mau meminjam bahkan tanpa niat mengembalikan yg akhirnya membuat Desa mereka di Black List oleh pengelola program, kalaupun mereka mengembalikan dana tersebut 100% namun tidak dapat memberi perubahan secara signifikan kepada kehidupan ekonomi mereka,kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian masyarakat yg membuat sebuah usaha untuk mendapat pinjaman saja. Maka seandainya pembangunan SDM masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mungkin kenyataan bercerita lain.

Kedepan alangkah lebih baiknya ada semacam sinergi program pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk nyata yg bertujuan untuk pembangunan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam pembangunan fisik saja

Sumber : www.fasilitator-masyarakat.org

Sukses, Dua Desa Dapat Bonus 1 Miliar

Dua desa di Kota Batu mendapat bonus masing-masing Rp 1 miliar atas kesuksesannya menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Kedua desa itu adalah Desa Sidomulyo dan Kelurahan Temas.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, kedua desa ini mendapatkan reward karena mampu menerapkan kegiatan PNPM di wilayah mereka dengan optimal.

“Sebenarnya ada lima desa yang penilaiannya bagus dan kami usulkan menerima reward. Tetapi dari hasil seleksi, yang mendapatkan hadiah adalah dua desa ini. Jika cair 60 persen dananya harus digunakan untuk pembangunan fisik di desa itu,” ungkap Eny, Rabu (15/7).Selain mendapatkan reward, 23 desa dan kelurahan lainnya di Kota Batu juga mendapat kucuran dana PNPM dengan nilai total Rp 2,25 miliar dari pusat, serta Rp 1,025 miliar dana pendamping dari Pemkot Batu.

“Tak hanya itu saja, sembilan desa dan kelurahan juga akan mendapat kucuran dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Total dana yang diberikan Rp 3,4 miliar dari pusat dan pendamping dari Pemkot Batu,” ujarnya.

Ditambahkan, semua program itu ditujukan untuk perbaikan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah yang mendapat kucuran dana itu.

“Namun dana ini belum bisa dicairkan sebelum masing-masing desa dan kelurahan menyiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hingga pembuatan rancangan refleksi kemiskinan

Sumber : Surya.co.id

PNPM Curang Kades Sambat Bupati

Para kepala desa (kades) se-Kecamatan Gudo meminta Bupati Suyanto agar pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di wilayah kecamatan setempat ditangguhkan.

Sebab, data PNPM yang dikumpulkan tim verifikasi di desa-desa sarat kecurangan dan sarat kepentingan pribadi. Itu sebabnya, para kepala desa juga meminta dilakukan verifikasi ulang.

Pengaduan itu disampaikan melalui surat tertanggal 2 Juli, ditandatangani 14 kades se-Kecamatan Gudo. Selain pencairan dana ditunda dan dilakukan verifikasi ulang, para kades juga meminta agar tenaga Fasilitator Teknis Kecamatan (FTK) dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) diganti.

Ketua Badan Koordinasi Antardesa Kecamatan Gudo, Andik Basuki Rahmat, mengatakan, permintaan verifikasi ulang cukup beralasan. “Sebab, dalam rencana kucuran dana PNPM Mandiri di desa-desa Kecamatan Gudo, banyak diwarnai kecurangan,” tandas Andik Kades Godong.

Sumber : Surya.co.id

Tahukah Anda, Apa Itu P2KP Advanced ?

P2KP Advanced merupakan lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, keberadaan P2KP Advanced diresmikan di Indonesia sejak tanggal 01 April 2009. Tugas dan fungsi secara umum P2KP Advanced adalah memberikan reward bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berdaya, Mandiri dan Madani artinya BKM beserta Masyarakat di Desa/Kelurahan telah melaksanakan semua prosedur siklus PNPM Mandiri Perkotaan secara sempurna tanpa harus di dampingi fasilitator sehingga Prosedur Siklus PNPM Mandiri Perkotaan telah membudaya di Masyarakat dan merupakan sebuah kebutuhan Masyarakat dalam pembangunan di Desa/Kelurahannya.

Rewards yang akan diberikan bagi BKM yang Berdaya, Mandiri dan Madani adalah sebagai Berikut:
1. BKM akan mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET);
2. BKM akan mendapatkan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK);
3. BKM akan mendapatkan Dana Penguatan BKM jika ada KSM yang Baik.

GUBERNUR SERAHKAN 1.220 SPT FASILITATOR PNPM MANDIRI DI JATIM

Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dengan disaksikan Sekretaris Derah, Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bappemas Prov. Jatim, telah menyerahkan sebanyak 1.220 Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Jawa Timur, dilaksanakan di Gedung Islamic Centre Surabaya, Rabu(10/3 ).

Menurut Pakde Karwo sapaan akrapnya, penyerahan SPT ini memiliki arti penting dalam .penanganan program kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Jatim. Karena, salah satunya tugas dari petugas fasilitator adalah memfasilitasi proses musyawarah antar desa (MAD), agar dapat berjalan, baik, lancar dan demokratis guna keberhasilan jalannya PNPM.

Ditambahkan, secara nasional tahun 2009 kemiskinan masih sebesar 14,14 % atau 32,530 juta jiwa. Sedangkan di Jatim, menurut data di PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jatim sebanyak 3.079.822 RTM yang terbagi menjadi 3 kategori yakni; (1) kategori sangat miskin 493.004 RTM, (2) miskin 1.256.122 RTM dan (3) hampir miskin sejumlah 1.330.696 RTM.

Oleh karena itu, tegasnya, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemprov. Jatim, dan penangannya akan dilakukan secara sistematis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut meruapakan bagian dari visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wong cilik melalui APBD untuk rakyat.

Dikatakan Pakde Karwo, komitmen yang tinggi Pemprov. Jatim terhadap penanganan kemiskinan dibuktikan dengan kesepahaman DPRD pada awal Pebruari 2010 lalu, tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jatim. Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya harmonisasi program- program pemberdayaan masyarakat.

Ada 2 model desain penanganan kemiskinan di Jatim yakni; (1) model Pusat, yaitu menggunakan konsep dasar pengembangan kawasan dengan konsentrasi kecamatan, melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan prosentase 75 % untuk perbaikan sarana prasarana dan sebesar 25 % untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); (2) model provinsi Jatim dilakukan dengan pendekatan RTM dengan by name, ny adrees atau komunitas orang, sehingga penanganan kemiskinan sasarannya adalah orang bukan rumah tangga.

Untuk itu, lanjut Gubernur, dengan 2 model desain penanganan kemiskinan ini fasilitator harus mau bekerja purna waktu secara ALL-OUT dalam memfasilitasi masyarakat untuk melawan kemiskinan dengan mau merubah kultur, kebiasaan dan DNA kemiskinan. “ Pemprov. Jatim saat ini sedang merancang program untuk menanggulangi kemiskinan untuk 4 tahun kedepan. Dan tiap tahunnya diharapkan bisamenurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 – 3 %,” terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menambahkan, khusus untuk penanganan rumah tangga sangat miskin di Jatim yang jumlah 493.002 RTM ini langsung ditangani dan dipantau sendiri oleh Pemprov. Jatim, dengan menggunakan APBD Prov. Jatim sebesar 1,02 trilyun. Caranya, setelah ada by name and by adress, maka tinggal satu langkah lagi yang akan dilakukan Pemprov. Yakni by karakter. Setelah mengetahui karakter dari RTM tersebut, maka pemerintah langsung mengetahui kebutuhan apa yang meraka dibutuhkan.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bapemas Prov. Jatim Totok Soewarto,SH,MSi melaporkan, maksud dilakukannya Lokakarya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan SPT bagi konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah untuk menyatukan perspektif pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se Jatim. Adapun tujuannya adalah selain membangun dan memberikan penekanan tugas fasilitator dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan. Kegiatan dengan menggunakan dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2009, telah mencapai Rp. 459.157.523.907.

Sumber :Biro Humas Jatim

Dana PNPM Diselewengkan Rp 100 Miliar

Pemerintah temui kebocoran anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp 100 miliar sejak tahun 2007. Uang tersebut mengalir ke kantong pribadi dan partai politik.

"Penyelewengan dari tahun 2007 memang kecil tapi kami tetap tidak mau. Itu hampir Rp 100 miliar cukup pentaskan orang miskin satu kabupaten," ujar Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesejahteraan Masyarakat Sudjana Royat dalam Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Menurut Sudjana, kebocoran dana tersebut akibat penyelewengan yang dilakukan fasilitator PNPM di beberapa daerah. "Banyak beberapa kepala daerah, beberapa organisasi di daerah jadi fasilitator. Itu ditentukan oleh daerah tapi sifatnya kompetisi. Fasilitator kuncinya PNPM. Rp 100 miliar ada yang disalahgunakan oleh fasilitator," ungkapnya.

Akibat penyelewengan dana tersebut, lanjut Sudjana, 18 orang fasilitator PNPM masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan di-blacklist karena membawa kabur uang negara tersebut dan telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi maupun partai. Sedangkan, bagi fasilitator yang tertangkap sudah divonis dan dipecat.

"Ada beberapa parpol yang ingin kerja sama dengan PNPM. Intruksinya jelas, nggak ada kaitan program ini dengan kegiatan parpol," ungkapnya.

Sudjana menegaskan pihaknya tidak bisa menolerir tindakan pidana tersebut. "Sekecil apapun ini masalah kepercayaan. Korupsi walau sedikit jadi kanker, kita nggak nunggu jumlahnya besar. Sejak awal kami babat," tegasnya.

Kendati terdapat kebocoran, Sudjana menyatakan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan program tersebut. Tenaga kerja yang telah terserap sejak 2007 mencapai 20 juta orang dengan peserta 68 juta orang.

Detik.com

Benarkah Dana PNPM Berasal Dari Utangan Bank Dunia ?

Bank Dunia Tambah Utangan untuk PNPM RI US$ 500-800 Juta

Bank Dunia akan menambah pemberian pinjaman untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar US$ 500-800 juta tahun ini.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2009).

"Kita sudah ada pembicaraan dengan mereka, akan menambah cukup besar sekitar US$ 500-800 juta," ujarnya.

Ia mengatakan, pinjaman tersebut akan diberikan dengan bunga non komersil. Ia juga mengatakan, selama ini program PNPM sudah mendapat bantuan pinjaman dari Asian Development Bank.

Namun menurutnya, jumlah pinjamannya tidak sebesar yang akan diberikan oleh Bank Dunia.

"Dari ADB juga sudah ada, tapi jumlahnya kecil," imbuhnya.

Warga Miskin Didata Ulang

Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta instansi terkait untuk mendata ulang warganya yang masuk pada kategori miskin. Selain Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga harus tahu kondisi riel warga miskin yang ada.

Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui keberadaannya benar-benar sesuai kenyataan atau tidak. “Saya minta ini didata ulang, apakah miskin ini karena nganggur atau apa. Ini perlu didata lagi,” kata Saiful Ilah dalam acara Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Refleksi Kemiskinan 2010 di Balai Diklat, Jalan Mojopahit, Sidoarjo, Rabu (30/6).

Banyaknya jumlah warga miskin yang diperkirakan hampir 4 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yakni 1,9 juta dinilai bukan hal yang biasa. Apalagi, setelah pemerintah pusat meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan. Kondisi seperti itu membuat jumlah warga miskin semakin meningkat tajam jika dibanding data sebelumnya. “Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama,” ujarnya.

Pengentasan Kemiskinan Merupakan Amanat Konstitusi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan bagian dari program prorakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi dan konstitusi kita, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3) pagi.

"Kalau kita sungguh menghayati dan mengamalkan Pancasila, sila kelima dengan jelas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula di UUD 45, banyak terdapat pasal yang menyangkut kesejahteraan rakyat," kata Presiden. ”Dari segi ideologi dan dasar negara serta konstitusi memang kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk progrom-program yang kita jalankan ini,” SBY menambahkan.

Keadilan pembangunan tidak boleh hanya menjadi retorika, tanpa implementasi. "Pemerintah, pada tahun-tahun terakhir, telah sungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang kita anggap tepat dalam pembangunan nasional,” ujar SBY.

Presiden SBY menyadari, masih ada tumpang-tindih antara departemen, antara pusat dan daerah dalam program mempercepat pengentasan kemiskinan. "Oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan presiden untuk satu koordinasi yang baik dalam percepatan pengentasaan kemiskinan,” Presiden SBY menjelaskan.

Pada tingkat pusat, seluruh program pengentasan kemiskinan berada di bawah koordinasi Wapres Boediono. "Saya harap di tingkat daerah juga dilakukan hal yang sama. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, supaya tidak jalan sendiri-sendiri, akhirnya bisa tumpang-tindih, bisa ada satu daerah yang luput dari program departemen manapun juga," SBY mengingatkan.

Presiden meminta kepada para gubernur yang hadir untuk melihat dan mengajak dialog rumah tangga. Tidak hanya terpaku pada data statistik. “Tolonglah, datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk memastikan bahwa data itu, statistik itu, presentase dan angka-angka itu memang benar-benar mereka rasakan dalam peningkatan kehidupan sehari-harinya,” Presiden SBY menegaskan.

Untuk program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, lanjut Presiden, tidak keliru pemerintah melakukan intervensi. Bagi yang menganut pahan kapitalisme atau neoliberalisme memang pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak terlibat. Serahkan saja pada mekanisme pasar dan ekonomi. Indonesia bukan penganut paham ini. "Kalau pemerintah tidak boleh sama sekali ikut berperan, saya khawatir kesenjangan di negeri kita akan makin menganga antara yang kaya dan miskin," Presiden SBY menandaskan.

Untuk memastikan strategi ini bisa berjalan, Presiden meminta kepada pemimpin di daerah sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan ini secara memadai pada APBD mereka

Sumber : http://www.presidensby.info

PNPM Mandiri Jangkau 17.000 Desa

Departemen Pekerjaan Umum menargetkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2009 dapat menjangkau 17.325 desa/kelurahan se-Indonesia. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Bambang Goeritno Soekatmo, rencana dana yang akan dialokasikan untuk program ini sebesar Rp2,79 triliun.

“Diharapkan, program ini dapat mewujudkan kerangka acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,” kata dia, seperti diberitakan media Jurnal Nasional edisi Kamis, 25 Juni 2009.

Bambang menjelaskan, program PNPM Mandiri ini dibagi menjadi dua program yaitu PNPM Inti dan PNPM Penguatan. PNPM Inti mencakup tiga program, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IP), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sementara itu, program yang termasuk PNPM Penguatan adalah Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Ia melanjutkan, P2KP merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat miskin di perkotaan. “Khusus untuk tahun 2009, dana yang tersedia adalah Rp1,25 triliun yang diperuntukkan bagi 11.039 kelurahan,” ujar Bambang.

Sedangkan pedesaan, akan difokuskan pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Sejak empat tahun bergulir, program ini sudah menyalurkan dana lebih dari Rp4 triliun yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dan daerah tertinggal. “Tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau 3.214 desa, dengan dana Rp803,5 miliar. Total selama 2005-2009 PPIP mendapat alokasi sebesar Rp4,946 triliun,” jelasnya

Sementara itu, untuk penyeimbangan infrastruktur antarwilayah, dijalankan program terbaru yaitu Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka, terkait dengan otonomi daerah. “Ini merupakan program baru tahun ini. Kita harapkan program ini dapat dilaksanakan di 1.422 desa dengan dana Rp419,5 miliar,” tegas dia.

Dengan program baru ini maka setiap kabupaten starategis akan mendapat Rp2 miliar per tahun selama 3 tahun, sedangkan setiap kecamatan akan mendapatkan Rp1,5 miliar per tahun selama 3 tahun.

Untuk penyediaan air bersih dialokasikan dana Rp317,62 miliar bagi 1.650 desa. Program ini akan dapat meningkatkan akses pelayanan air minum serta sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan/kelurahan dan peri-urban.

Semua Program Penanggulangan Kemiskinan Disatukan Dalam PNPM

Pemerintah menargetkan seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sudah terintegrasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada akhir tahun 2009.

"Ada 17 kementerian dan departemen yang punya program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Hanya program di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan saja yang belum masuk. Tahun ini targetnya bisa masuk semua," kata Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat di Jakarta, Senin.

Sudjana mengatakan, integrasi program ke dalam PNPM Mandiri dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan.

"Karena dengan demikian program itu bisa disinergikan satu sama lain, sasarannya juga diatur oleh Tim Pengendali PNPM, jadi tidak lagi ada tumpang tindih antar program. Program-program itu juga dikelola dengan aturan penggunaan anggaran yang sama," katanya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, 80 persen anggaran harus diserahkan kepada masyarakat sasaran dan hanya 20 persen diantaranya yang digunakan untuk membiayai pengelolaan serta sosialisasi program.

"Jadi sebagian besar anggaran tidak habis untuk membayar jasa konsultan dan biaya pengelolaan yang lain. Kalau dulu, biaya konsultan dan pengelolaan bisa sampai 40 persen," jelasnya.

Pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri tahun 2007. Program itu merupakan penyatuan program-program penanggulangan kemiskinan yang beberapa diantaranya sudah dijalankan dengan konsep partisipatif .

Pelaksanaan program itu dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Kemudian serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pascabencana, dan konflik

Sumber : www.metrotvnews.com

BLT Distop 2010

Teka-teki terkait kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) terjawab sudah. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM tersebut pada 2010.

Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat. “BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya,” ujar Bachtiar di Jakarta, kemarin.

Meski BLT tidak dilanjutkan, program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil akan dimaksimalkan. Tujuannya untuk mengganti program BLT yakni program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), bantuan jaminan sosial dan KUR (kredit usaha rakyat).

“Program BLT itu merupakan bantuan yang diberikan agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah dan juga diterapkan di negara lain seperti Brazil dan Meksiko. Kini, saatnya program lain yang berjalan,” tandasnya.

Menurut Bachtiar, Indonesia mendapat pujian dari negara lain karena keberhasilannya dalam hal BLT. Terutama dalam memaksimalkan program yang menangani 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total dana yang disalurkan Rp14 triliun. “Karena itu, kami berharap program bantuan bagi rakyat miskin yang telah berjalan baik agar bisa dilanjutkan dengan program yang lebih baik untuk memberi dukungan bagi rakyat kecil,” tegasnya.

Program BLT merupakan salah satu realisasi dari tiga klaster program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Program klaster pertama yakni program bantuan dan jaminan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk, seperti BLT, beras masyarakat miskin (raskin), kemudian bantuan operasional sekolah (BOS) dan program keluarga harapan (PKH).

Kemudian program klaster kedua yakni program pemberdayaan atau yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini mendorong agar masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dari bantuan yang diberikan.

Selain Departemen Sosial, PNPM Mandiri ini juga terdapat pada departemen lain seperti Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum dengan alokasi dana yang disiapkan sekitar Rp70 triliun untuk seluruh Indonesia.

Sedangkan yang terakhir adalah program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan bank milik pemerintah senilai Rp12 triliun lebih, tanpa agunan atau yang dikenal dengan program kredit usaha rakyat (KUR).

Sumber : Radar Bogor Online

Dana PNPM 2010 dialokasikan Rp16 triliun

Pemerintah mengalokasian dana sekitar Rp16 triliun untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun depan dalam RAPBN 2010.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan dana tersebut diambil dari alokasi anggaran untuk program Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial 2010 senilai Rp37 triliun.

"Untuk PNPM tahun depan sekitar Rp16 triliun. Dana yang meningkat ini juga bersumber dari Bank Dunia yang berkomitmen menambah pinjaman untuk program itu," tuturnya hari ini.

Paskah menyatakan optimistis pelaksanaan PNPM akan menjadi salah satu pendukung target pemerintah mengurangi angka kemiskinan menjadi 12%-13,5% tahun depan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PNPM hingga Semester I tahun ini, program tersebut dinilai cukup berhasil.

PNPM Mandiri diluncurkan sejak 2007 sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah ada pada 1998-2007. Pemerintah berencana mempertahankan PNPM Mandiri hingga 2015.

Pada 2009, total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti dan PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Perinciannya, PNPM Inti Rp10,37 triliun dan PNPM Penguatan Rp3,32 triliun

Sumber : Bisnis Indonesia Online

Tentang PNPM Mandiri

PNPM MANDIRI

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Secara lengkap informasi mengenai pengelolaan PNPM ini dapat diunduh dari Pedoman Umum PNPM Mandiri pada bagian “Data dan Informasi Terkini”/ data yang kami sajikan dalam homepage.

PNPM Sidoarjo 2010 Dianggarkan Rp 9,8 M

SIDOARJO- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dan perkotaan kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 mendatang, dianggarkan sebesar Rp 9,8 Miliyar.

Anggaran yang masuk dalam alokasi APBD 2010 ini, terbagi dalam dua item. Diantaranya PNPM Pedesaan sebesar Rp 1 Miliyar, dan PNPM Perkotaan senilai Rp 8,8 Miliyar.

Menurut ketua komisi D DPRD Sidoarjo Machmud, meskipun pada kenyataanya proses pembuatan propoisal PNPM masih cukup rumit dirasakan warga Sidoarjo, namun dari segi manfaat, program PNPM ini terbilang memiliki nilai manfaat cukup besar.

“Kita melihat dari segi manfaatnya yang terbilang besar untuk mendukung program ini” tukasnya.

Selain anggaran melalui APBD, program yang bergulir dari tahun 2007 ini juga di back up APBN. Bahkan nilainya terbilang jauh lebih besar yakni Rp 41,9 Miliyar.

“Angka ini terbagi untuk program PNPM Pedesaan sebesar 4 Miliyar, dan PNPM perkotaan Rp 37,9 Miliyar,” ungkap Machmud.

Adanya back up anggaran PNPM dari pusat ini, ternyata tidak serta merta bisa dikucurkan begitu saja. Jika permintaan PNPM tidak disetujui APBD maka dana APBN tidak bisa dicairkan.

“Jadi anggaran APBN tetap mengacu pada APBD untuk pengucurannya,” ungkap ketua komisi dari PAN ini.

Program PNPM pedesaan tahun 2010 ini, diproyeksikan untuk desa desa di tiga kecamatan di sisi selatan Kabupaten Sidoarjo. Yakni Kecamatan Jabon, Kecamatan Tarik dan kecamatan Wonoayu.

Sedangkan 15 Kecamatan yang lain masuk dalam program PNPM perkotaan.
Sementara itu dari data yang ada, angka Rp 1 Miliyar yang dianggarkan untuk PNPM pada 2010 ini, terbilang angkanya sedikit lebih kecil dari anggaran yang diberikan pada tahun 2009 senilai Rp 1,2 Miliyar

295 Kades dan PJOK Sidoarjo Ikuti Peldas

Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso menantang seluruh kepala desa (kades)/lurah dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) untuk mengawal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan secara ikhlas sebagai perbuatan baik demi kepentingan masyarakat.

“Hidup adalah perbuatan,” tegas Win Hendrarso—mengutip ucapan salah seorang politisi Indonesia, di hadapan sekitar 295 kades/lurah dan 15 PJOK se-Kabupaten Sidoarjo, yang mengikuti Pelatihan Dasar PNPM Mandiri Perkotaan di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Sidoarjo, pada 6 - 7 Mei 2010. Tujuan dan harapan peldas adalah agar seluruh kades/lurah dan PJOK memahami PNPM secara utuh, sehingga pelaksanaan kegiatan PNPM di lapangan dapat berjalan baik.

Win mengatakan, PNPM Merupakan produk reformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Menurutnya, program ini menekankan pada satu konsep empowerment dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat sehingga cepat demi mendukung capaian Millenium Development Goals (MDGs).

“Saya tidak tahu apakah PNPM yang meniru kita atau kita yang meniru PNPM, karena program-program partisipatif seperti ini sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Sidoarjo sejak tahun 1982,” ujar Win.

Bersamaan dengan masa jabatannya yang akan berakhir, bupati berpesan agar pelaksanaan PNPM bisa dikawal dengan bagus. “Karena waktu saya sudah habis dan belum sampai menuntaskan pengentasan kemiskinan di wilayah Sidoarjo ini,” tandas dia.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan program partisipatif yang terlahir pada masa dia menjabat, antara lain, program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sampai 2010 ini menjangkau 6.000 rumah, block grant, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Program bersama pusat dan daerah yang diimpelementasi dalam PNPM Mandiri ini bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dukungan pemerintah daerah juga sudah dibuktikan tahun ini disediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar Rp11 miliar. Semoga program ini berjalan dengan baik dan bisa dikawal dengan penuh tanggungjawab,” kata bupati, seraya membuka peldas secara resmi, didampingi oleh Kepala Pemberdayaan Arsyiah dan Kabidsosbud Bappeda Drs. Sudibyo, M.Si.

Kepala Pemberdayaan Arsyiah, yang juga bertindak sebagai ketua panitia peldas, menambahkan informasi bahwa pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010.

Mengingat peserta begitu banyak, pelaksanaan peldas dibagi menjadi beberapa kelas, masing-masing berisi 50-60 peserta, yang dibagi berdasarkan kedekatan letak kecamatan. Sebagai pemandu pelatihan adalah Tenaga Ahli Capacity Building OC-6 Provinsi Jatim Marcus Apriono dan Asisten TA CB Yani Zamroni, Koordinator Kota Kabupaten Sidoarjo Nurul, SE dan para Asisten Koordinator Kota.

Materi pelatihan meliputi ranah penyadaran kepada peserta melalui materi tantangan penanggulangan kemiskinan (nangkis), ranah pemahaman pemberdayaan dan konsep PNPM Mandiri, ranah teknis pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi, harmonisasi dan komunikasi melalui materi peran lurah/kades dalam nangkis.

Peserta pelatihan tampak sangat antusias. Bahkan, hampir semua peserta melakukan protes kepada pemandu bahwa pelatihan terlambat dilakukan. Mestinya saat launching PNPM awal 2009 pelatihan dilakukan, sehingga seluruh stakeholder di tingkat lokal memahami peran dan tugasnya.

Fakta lapang yang banyak terjadi adalah kades/lurah dan PJOK hanya dimintai tanda tangan, tapi jarang diberikan informasi berkaitan dengan penggunaan dana BLM. “Bahkan, kami sering ‘ditodong’ dengan dalih waktu pencairan tinggal beberapa hari lagi,” imbuh Kades Modong, Kecamatan Tulangan.

Pada kesempatan itu lurah/kades juga menanyakan peran lurah/kades sebenarnya dalam PNPM. “Karena selama ini muncul pemahaman di BKM bahwa kades/lurah dan PJOK tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan program ini,” tanya para kades/lurah.

Menanggapi itu, pemandu dengan sabar sambil bergurau balik bertanya, “Berarti Bapak selama ini tidak tahu untuk apa dana BLM ya?” Kemudian pemandu menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dimiliki oleh kades/lurah dan PJOK dalam rangka memastikan bahwa dana BLM digunakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat.

Sebelum penutupan, peserta membuat satu rekomendasi bahwa komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi antarlembaga di tingkat lokal tidak mungkin tercipta jika pemahaman peran fungsi antarlembaga tidak dipahami, apalagi jika BKM menganggap bahwa lurah/kades tidak boleh ikut campur. Rekomendasi itu disampakan kepada korkot untuk menindaklanjuti dengan memberikan pemahaman kepada BKM dan korkot dianjurkan memberikan surat edaran kepada BKM/LKM, yang berisi BKM/LKM harus memberikan informasi. Terutama, salinan PJM Pronangkis, pemberkasan BLM dan laporan pertanggungjawaban BKM pada setiap tahap.

Harapan besar muncul pasca pelatihan, terutama mengenai komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi program agar dapat berjalan, sehingga daftar kebutuhan masyarakat yang tidak terbiayai oleh BLM dapat dicarikan solusinya. (Nurul, SE, Korkot Lapindo Sidoarjo OC-6 Jatim, PNPM Mandiri Perkotaan