Pengentasan Kemiskinan Merupakan Amanat Konstitusi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan bagian dari program prorakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan amanah ideologi dan konstitusi kita, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3) pagi.

"Kalau kita sungguh menghayati dan mengamalkan Pancasila, sila kelima dengan jelas mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula di UUD 45, banyak terdapat pasal yang menyangkut kesejahteraan rakyat," kata Presiden. ”Dari segi ideologi dan dasar negara serta konstitusi memang kita mendapatkan amanah untuk melaksanakan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk progrom-program yang kita jalankan ini,” SBY menambahkan.

Keadilan pembangunan tidak boleh hanya menjadi retorika, tanpa implementasi. "Pemerintah, pada tahun-tahun terakhir, telah sungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang kita anggap tepat dalam pembangunan nasional,” ujar SBY.

Presiden SBY menyadari, masih ada tumpang-tindih antara departemen, antara pusat dan daerah dalam program mempercepat pengentasan kemiskinan. "Oleh karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan presiden untuk satu koordinasi yang baik dalam percepatan pengentasaan kemiskinan,” Presiden SBY menjelaskan.

Pada tingkat pusat, seluruh program pengentasan kemiskinan berada di bawah koordinasi Wapres Boediono. "Saya harap di tingkat daerah juga dilakukan hal yang sama. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, supaya tidak jalan sendiri-sendiri, akhirnya bisa tumpang-tindih, bisa ada satu daerah yang luput dari program departemen manapun juga," SBY mengingatkan.

Presiden meminta kepada para gubernur yang hadir untuk melihat dan mengajak dialog rumah tangga. Tidak hanya terpaku pada data statistik. “Tolonglah, datang ke rumah tangga-rumah tangga untuk memastikan bahwa data itu, statistik itu, presentase dan angka-angka itu memang benar-benar mereka rasakan dalam peningkatan kehidupan sehari-harinya,” Presiden SBY menegaskan.

Untuk program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, lanjut Presiden, tidak keliru pemerintah melakukan intervensi. Bagi yang menganut pahan kapitalisme atau neoliberalisme memang pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak terlibat. Serahkan saja pada mekanisme pasar dan ekonomi. Indonesia bukan penganut paham ini. "Kalau pemerintah tidak boleh sama sekali ikut berperan, saya khawatir kesenjangan di negeri kita akan makin menganga antara yang kaya dan miskin," Presiden SBY menandaskan.

Untuk memastikan strategi ini bisa berjalan, Presiden meminta kepada pemimpin di daerah sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan ini secara memadai pada APBD mereka

Sumber : http://www.presidensby.info

PNPM Mandiri Jangkau 17.000 Desa

Departemen Pekerjaan Umum menargetkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2009 dapat menjangkau 17.325 desa/kelurahan se-Indonesia. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Bambang Goeritno Soekatmo, rencana dana yang akan dialokasikan untuk program ini sebesar Rp2,79 triliun.

“Diharapkan, program ini dapat mewujudkan kerangka acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,” kata dia, seperti diberitakan media Jurnal Nasional edisi Kamis, 25 Juni 2009.

Bambang menjelaskan, program PNPM Mandiri ini dibagi menjadi dua program yaitu PNPM Inti dan PNPM Penguatan. PNPM Inti mencakup tiga program, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IP), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sementara itu, program yang termasuk PNPM Penguatan adalah Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Ia melanjutkan, P2KP merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat miskin di perkotaan. “Khusus untuk tahun 2009, dana yang tersedia adalah Rp1,25 triliun yang diperuntukkan bagi 11.039 kelurahan,” ujar Bambang.

Sedangkan pedesaan, akan difokuskan pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Sejak empat tahun bergulir, program ini sudah menyalurkan dana lebih dari Rp4 triliun yang diutamakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dan daerah tertinggal. “Tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau 3.214 desa, dengan dana Rp803,5 miliar. Total selama 2005-2009 PPIP mendapat alokasi sebesar Rp4,946 triliun,” jelasnya

Sementara itu, untuk penyeimbangan infrastruktur antarwilayah, dijalankan program terbaru yaitu Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka, terkait dengan otonomi daerah. “Ini merupakan program baru tahun ini. Kita harapkan program ini dapat dilaksanakan di 1.422 desa dengan dana Rp419,5 miliar,” tegas dia.

Dengan program baru ini maka setiap kabupaten starategis akan mendapat Rp2 miliar per tahun selama 3 tahun, sedangkan setiap kecamatan akan mendapatkan Rp1,5 miliar per tahun selama 3 tahun.

Untuk penyediaan air bersih dialokasikan dana Rp317,62 miliar bagi 1.650 desa. Program ini akan dapat meningkatkan akses pelayanan air minum serta sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan/kelurahan dan peri-urban.

Semua Program Penanggulangan Kemiskinan Disatukan Dalam PNPM

Pemerintah menargetkan seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sudah terintegrasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada akhir tahun 2009.

"Ada 17 kementerian dan departemen yang punya program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Hanya program di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan saja yang belum masuk. Tahun ini targetnya bisa masuk semua," kata Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat di Jakarta, Senin.

Sudjana mengatakan, integrasi program ke dalam PNPM Mandiri dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan.

"Karena dengan demikian program itu bisa disinergikan satu sama lain, sasarannya juga diatur oleh Tim Pengendali PNPM, jadi tidak lagi ada tumpang tindih antar program. Program-program itu juga dikelola dengan aturan penggunaan anggaran yang sama," katanya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, 80 persen anggaran harus diserahkan kepada masyarakat sasaran dan hanya 20 persen diantaranya yang digunakan untuk membiayai pengelolaan serta sosialisasi program.

"Jadi sebagian besar anggaran tidak habis untuk membayar jasa konsultan dan biaya pengelolaan yang lain. Kalau dulu, biaya konsultan dan pengelolaan bisa sampai 40 persen," jelasnya.

Pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri tahun 2007. Program itu merupakan penyatuan program-program penanggulangan kemiskinan yang beberapa diantaranya sudah dijalankan dengan konsep partisipatif .

Pelaksanaan program itu dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Kemudian serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pascabencana, dan konflik

Sumber : www.metrotvnews.com

BLT Distop 2010

Teka-teki terkait kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) terjawab sudah. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM tersebut pada 2010.

Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat. “BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya,” ujar Bachtiar di Jakarta, kemarin.

Meski BLT tidak dilanjutkan, program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil akan dimaksimalkan. Tujuannya untuk mengganti program BLT yakni program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), bantuan jaminan sosial dan KUR (kredit usaha rakyat).

“Program BLT itu merupakan bantuan yang diberikan agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah dan juga diterapkan di negara lain seperti Brazil dan Meksiko. Kini, saatnya program lain yang berjalan,” tandasnya.

Menurut Bachtiar, Indonesia mendapat pujian dari negara lain karena keberhasilannya dalam hal BLT. Terutama dalam memaksimalkan program yang menangani 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total dana yang disalurkan Rp14 triliun. “Karena itu, kami berharap program bantuan bagi rakyat miskin yang telah berjalan baik agar bisa dilanjutkan dengan program yang lebih baik untuk memberi dukungan bagi rakyat kecil,” tegasnya.

Program BLT merupakan salah satu realisasi dari tiga klaster program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Program klaster pertama yakni program bantuan dan jaminan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk, seperti BLT, beras masyarakat miskin (raskin), kemudian bantuan operasional sekolah (BOS) dan program keluarga harapan (PKH).

Kemudian program klaster kedua yakni program pemberdayaan atau yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini mendorong agar masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dari bantuan yang diberikan.

Selain Departemen Sosial, PNPM Mandiri ini juga terdapat pada departemen lain seperti Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum dengan alokasi dana yang disiapkan sekitar Rp70 triliun untuk seluruh Indonesia.

Sedangkan yang terakhir adalah program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan bank milik pemerintah senilai Rp12 triliun lebih, tanpa agunan atau yang dikenal dengan program kredit usaha rakyat (KUR).

Sumber : Radar Bogor Online

Dana PNPM 2010 dialokasikan Rp16 triliun

Pemerintah mengalokasian dana sekitar Rp16 triliun untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun depan dalam RAPBN 2010.

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan dana tersebut diambil dari alokasi anggaran untuk program Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial 2010 senilai Rp37 triliun.

"Untuk PNPM tahun depan sekitar Rp16 triliun. Dana yang meningkat ini juga bersumber dari Bank Dunia yang berkomitmen menambah pinjaman untuk program itu," tuturnya hari ini.

Paskah menyatakan optimistis pelaksanaan PNPM akan menjadi salah satu pendukung target pemerintah mengurangi angka kemiskinan menjadi 12%-13,5% tahun depan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PNPM hingga Semester I tahun ini, program tersebut dinilai cukup berhasil.

PNPM Mandiri diluncurkan sejak 2007 sebagai pengganti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah ada pada 1998-2007. Pemerintah berencana mempertahankan PNPM Mandiri hingga 2015.

Pada 2009, total anggaran PNPM Mandiri yang mencakup PNPM Inti dan PNPM Penguatan mencapai Rp13,7 triliun. Perinciannya, PNPM Inti Rp10,37 triliun dan PNPM Penguatan Rp3,32 triliun

Sumber : Bisnis Indonesia Online

Tentang PNPM Mandiri

PNPM MANDIRI

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Secara lengkap informasi mengenai pengelolaan PNPM ini dapat diunduh dari Pedoman Umum PNPM Mandiri pada bagian “Data dan Informasi Terkini”/ data yang kami sajikan dalam homepage.

PNPM Sidoarjo 2010 Dianggarkan Rp 9,8 M

SIDOARJO- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan dan perkotaan kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 mendatang, dianggarkan sebesar Rp 9,8 Miliyar.

Anggaran yang masuk dalam alokasi APBD 2010 ini, terbagi dalam dua item. Diantaranya PNPM Pedesaan sebesar Rp 1 Miliyar, dan PNPM Perkotaan senilai Rp 8,8 Miliyar.

Menurut ketua komisi D DPRD Sidoarjo Machmud, meskipun pada kenyataanya proses pembuatan propoisal PNPM masih cukup rumit dirasakan warga Sidoarjo, namun dari segi manfaat, program PNPM ini terbilang memiliki nilai manfaat cukup besar.

“Kita melihat dari segi manfaatnya yang terbilang besar untuk mendukung program ini” tukasnya.

Selain anggaran melalui APBD, program yang bergulir dari tahun 2007 ini juga di back up APBN. Bahkan nilainya terbilang jauh lebih besar yakni Rp 41,9 Miliyar.

“Angka ini terbagi untuk program PNPM Pedesaan sebesar 4 Miliyar, dan PNPM perkotaan Rp 37,9 Miliyar,” ungkap Machmud.

Adanya back up anggaran PNPM dari pusat ini, ternyata tidak serta merta bisa dikucurkan begitu saja. Jika permintaan PNPM tidak disetujui APBD maka dana APBN tidak bisa dicairkan.

“Jadi anggaran APBN tetap mengacu pada APBD untuk pengucurannya,” ungkap ketua komisi dari PAN ini.

Program PNPM pedesaan tahun 2010 ini, diproyeksikan untuk desa desa di tiga kecamatan di sisi selatan Kabupaten Sidoarjo. Yakni Kecamatan Jabon, Kecamatan Tarik dan kecamatan Wonoayu.

Sedangkan 15 Kecamatan yang lain masuk dalam program PNPM perkotaan.
Sementara itu dari data yang ada, angka Rp 1 Miliyar yang dianggarkan untuk PNPM pada 2010 ini, terbilang angkanya sedikit lebih kecil dari anggaran yang diberikan pada tahun 2009 senilai Rp 1,2 Miliyar

295 Kades dan PJOK Sidoarjo Ikuti Peldas

Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso menantang seluruh kepala desa (kades)/lurah dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) untuk mengawal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan secara ikhlas sebagai perbuatan baik demi kepentingan masyarakat.

“Hidup adalah perbuatan,” tegas Win Hendrarso—mengutip ucapan salah seorang politisi Indonesia, di hadapan sekitar 295 kades/lurah dan 15 PJOK se-Kabupaten Sidoarjo, yang mengikuti Pelatihan Dasar PNPM Mandiri Perkotaan di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Sidoarjo, pada 6 - 7 Mei 2010. Tujuan dan harapan peldas adalah agar seluruh kades/lurah dan PJOK memahami PNPM secara utuh, sehingga pelaksanaan kegiatan PNPM di lapangan dapat berjalan baik.

Win mengatakan, PNPM Merupakan produk reformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Menurutnya, program ini menekankan pada satu konsep empowerment dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat sehingga cepat demi mendukung capaian Millenium Development Goals (MDGs).

“Saya tidak tahu apakah PNPM yang meniru kita atau kita yang meniru PNPM, karena program-program partisipatif seperti ini sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Sidoarjo sejak tahun 1982,” ujar Win.

Bersamaan dengan masa jabatannya yang akan berakhir, bupati berpesan agar pelaksanaan PNPM bisa dikawal dengan bagus. “Karena waktu saya sudah habis dan belum sampai menuntaskan pengentasan kemiskinan di wilayah Sidoarjo ini,” tandas dia.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan program partisipatif yang terlahir pada masa dia menjabat, antara lain, program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sampai 2010 ini menjangkau 6.000 rumah, block grant, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Program bersama pusat dan daerah yang diimpelementasi dalam PNPM Mandiri ini bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dukungan pemerintah daerah juga sudah dibuktikan tahun ini disediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar Rp11 miliar. Semoga program ini berjalan dengan baik dan bisa dikawal dengan penuh tanggungjawab,” kata bupati, seraya membuka peldas secara resmi, didampingi oleh Kepala Pemberdayaan Arsyiah dan Kabidsosbud Bappeda Drs. Sudibyo, M.Si.

Kepala Pemberdayaan Arsyiah, yang juga bertindak sebagai ketua panitia peldas, menambahkan informasi bahwa pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010.

Mengingat peserta begitu banyak, pelaksanaan peldas dibagi menjadi beberapa kelas, masing-masing berisi 50-60 peserta, yang dibagi berdasarkan kedekatan letak kecamatan. Sebagai pemandu pelatihan adalah Tenaga Ahli Capacity Building OC-6 Provinsi Jatim Marcus Apriono dan Asisten TA CB Yani Zamroni, Koordinator Kota Kabupaten Sidoarjo Nurul, SE dan para Asisten Koordinator Kota.

Materi pelatihan meliputi ranah penyadaran kepada peserta melalui materi tantangan penanggulangan kemiskinan (nangkis), ranah pemahaman pemberdayaan dan konsep PNPM Mandiri, ranah teknis pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi, harmonisasi dan komunikasi melalui materi peran lurah/kades dalam nangkis.

Peserta pelatihan tampak sangat antusias. Bahkan, hampir semua peserta melakukan protes kepada pemandu bahwa pelatihan terlambat dilakukan. Mestinya saat launching PNPM awal 2009 pelatihan dilakukan, sehingga seluruh stakeholder di tingkat lokal memahami peran dan tugasnya.

Fakta lapang yang banyak terjadi adalah kades/lurah dan PJOK hanya dimintai tanda tangan, tapi jarang diberikan informasi berkaitan dengan penggunaan dana BLM. “Bahkan, kami sering ‘ditodong’ dengan dalih waktu pencairan tinggal beberapa hari lagi,” imbuh Kades Modong, Kecamatan Tulangan.

Pada kesempatan itu lurah/kades juga menanyakan peran lurah/kades sebenarnya dalam PNPM. “Karena selama ini muncul pemahaman di BKM bahwa kades/lurah dan PJOK tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan program ini,” tanya para kades/lurah.

Menanggapi itu, pemandu dengan sabar sambil bergurau balik bertanya, “Berarti Bapak selama ini tidak tahu untuk apa dana BLM ya?” Kemudian pemandu menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dimiliki oleh kades/lurah dan PJOK dalam rangka memastikan bahwa dana BLM digunakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat.

Sebelum penutupan, peserta membuat satu rekomendasi bahwa komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi antarlembaga di tingkat lokal tidak mungkin tercipta jika pemahaman peran fungsi antarlembaga tidak dipahami, apalagi jika BKM menganggap bahwa lurah/kades tidak boleh ikut campur. Rekomendasi itu disampakan kepada korkot untuk menindaklanjuti dengan memberikan pemahaman kepada BKM dan korkot dianjurkan memberikan surat edaran kepada BKM/LKM, yang berisi BKM/LKM harus memberikan informasi. Terutama, salinan PJM Pronangkis, pemberkasan BLM dan laporan pertanggungjawaban BKM pada setiap tahap.

Harapan besar muncul pasca pelatihan, terutama mengenai komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi program agar dapat berjalan, sehingga daftar kebutuhan masyarakat yang tidak terbiayai oleh BLM dapat dicarikan solusinya. (Nurul, SE, Korkot Lapindo Sidoarjo OC-6 Jatim, PNPM Mandiri Perkotaan