18 July 2010
Jadikan 2010 Tahun Pemberantasan Kemiskinan
Negara-negara kaya-raya yang tergabung dalam Uni Eropa mendeklarasikan 2010 sebagai Tahun Pemberantasan Kemiskinan dan Keterpinggiran Sosial di kawasan mereka.
Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan “Zero Poverty/Nol Kemiskinan” sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita? Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).
Meski pemerintah mengimbau pengusaha tidak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China. Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin.Data terbaru BPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin.
Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015. Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50- an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rp1,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.
*** Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayangnya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis. Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalam bab tentang korupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,dan Denmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor.
Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali.Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda. Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan “istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa,sering kali semakin mewah kehidupan dan “aneh” perilaku segelintir elite penguasanya.
Tampaknya,dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut.Ketika “kebebasan” politik merebak, padanannya adalah “kesetaraan” dan “persaudaraan” nyaris terlupakan.Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap “jalan sesat” demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan.
Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan “dikonsumsi” kaum papa. Kedua,sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia,pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah “elite” (World Bank Report,Attacking Poverty,2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, 2005), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis.
Karena,apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poormungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu?
Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy.Para pekerja kaki lima (PKL),yang ratarata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah “pahlawan” yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampungkampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menyediakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusurgusur para birokrat korup.
*** Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada “investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku “lingkaran setan”.Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, “Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan.
” Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi,tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Progrowth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro- Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia,tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil,Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.
Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.
Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan “Zero Poverty/Nol Kemiskinan” sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita? Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).
Meski pemerintah mengimbau pengusaha tidak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China. Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin.Data terbaru BPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin.
Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015. Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50- an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rp1,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.
*** Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayangnya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis. Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalam bab tentang korupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,dan Denmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor.
Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali.Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda. Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan “istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa,sering kali semakin mewah kehidupan dan “aneh” perilaku segelintir elite penguasanya.
Tampaknya,dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut.Ketika “kebebasan” politik merebak, padanannya adalah “kesetaraan” dan “persaudaraan” nyaris terlupakan.Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap “jalan sesat” demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan.
Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan “dikonsumsi” kaum papa. Kedua,sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia,pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah “elite” (World Bank Report,Attacking Poverty,2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, 2005), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis.
Karena,apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poormungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu?
Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy.Para pekerja kaki lima (PKL),yang ratarata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah “pahlawan” yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampungkampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menyediakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusurgusur para birokrat korup.
*** Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada “investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku “lingkaran setan”.Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, “Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan.
” Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi,tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Progrowth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro- Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia,tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil,Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.
Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com
12 July 2010
Memberdayakan Masyarakat Tanggung Jawab Siapa?
Program pemberdayaan masyarakat cukup menyita anggaran negara mulai dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman luar negeri, namun kemiskinan masyarakat masih sangat memprihatinkan, tingkat konsumtif masyarakat malah semakin meningkat.
PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah daerah seolah bersikap sebagai perantara antara pemerintah Pusat sebagai penyedia dana program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari sebuah program pemberdayaan masyarakat,walaupun pada beberapa program juga mengharuskan pemda menyediakan dana pendamping (Cost Sharing). Jarang sekali pemda bersedia secara aktif mensukseskan program pusat ini dengan program yg difasilitasi oleh APBD setempat. Seandainya pemerintah daerah mau melihat program pemberdayaan sebagai sebuah program yg bisa disinergikan dengan program daerah bukan tak mungkin dana yang dikucurkan APBN ataupun Hibah/Pinjaman luar negeri dapat sanagat membantu dalam pembangunan masyarakatnya (Bukan hanya pembangunan Fisik).
FASILITATOR/PENDAMPING
Fasilitator sebagian besar hanya berasumsi dengan lengkapnya pelaporan kepada pengelola program tugas mereka selesai. Memang diakui ada sedikit dari Fasilitator yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pihak ketiga,apakah itu dalam bantuan pinjaman dana untuk UKM dengan pihak pembiayaan dari perbankan,maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM nya dengan pihak NGO asing maupun lokal. Khan akhirnya tugas mulia seorang fasilitator akan sangat bermanfaat kepada pengelola program yg mempekerjakannya dan juga bagi masyarakat tempat dia di abdikan selama kontrak kerja berjalan ataupun setelah kontrak habis.
MASYARAKAT
Masyarakat secara mayoritas berpikir setiap program pemberdayaan yang masuk ke daerahnya harus bisa diraih,tanpa berpikir manfaat dana tersebut secara jangka panjang. Dapat kita lihat di daerah betapa banyak pembangunan fisik yang telah dibangun oleh program pemerintah yg sekarang telah digabung dalam PNPM Mandiri.namun secara berkelanjutan bangunan tersebut sengat kurang bermanfaat padahal usulan pembangunan tersebut notabenenya berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau dari beberapa program yang menyediakan pinjaman bergulir, sebagian masyarakat hanya dengan nafsu mau meminjam bahkan tanpa niat mengembalikan yg akhirnya membuat Desa mereka di Black List oleh pengelola program, kalaupun mereka mengembalikan dana tersebut 100% namun tidak dapat memberi perubahan secara signifikan kepada kehidupan ekonomi mereka,kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian masyarakat yg membuat sebuah usaha untuk mendapat pinjaman saja. Maka seandainya pembangunan SDM masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mungkin kenyataan bercerita lain.
Kedepan alangkah lebih baiknya ada semacam sinergi program pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk nyata yg bertujuan untuk pembangunan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam pembangunan fisik saja
PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah daerah seolah bersikap sebagai perantara antara pemerintah Pusat sebagai penyedia dana program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari sebuah program pemberdayaan masyarakat,walaupun pada beberapa program juga mengharuskan pemda menyediakan dana pendamping (Cost Sharing). Jarang sekali pemda bersedia secara aktif mensukseskan program pusat ini dengan program yg difasilitasi oleh APBD setempat. Seandainya pemerintah daerah mau melihat program pemberdayaan sebagai sebuah program yg bisa disinergikan dengan program daerah bukan tak mungkin dana yang dikucurkan APBN ataupun Hibah/Pinjaman luar negeri dapat sanagat membantu dalam pembangunan masyarakatnya (Bukan hanya pembangunan Fisik).
FASILITATOR/PENDAMPING
Fasilitator sebagian besar hanya berasumsi dengan lengkapnya pelaporan kepada pengelola program tugas mereka selesai. Memang diakui ada sedikit dari Fasilitator yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pihak ketiga,apakah itu dalam bantuan pinjaman dana untuk UKM dengan pihak pembiayaan dari perbankan,maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM nya dengan pihak NGO asing maupun lokal. Khan akhirnya tugas mulia seorang fasilitator akan sangat bermanfaat kepada pengelola program yg mempekerjakannya dan juga bagi masyarakat tempat dia di abdikan selama kontrak kerja berjalan ataupun setelah kontrak habis.
MASYARAKAT
Masyarakat secara mayoritas berpikir setiap program pemberdayaan yang masuk ke daerahnya harus bisa diraih,tanpa berpikir manfaat dana tersebut secara jangka panjang. Dapat kita lihat di daerah betapa banyak pembangunan fisik yang telah dibangun oleh program pemerintah yg sekarang telah digabung dalam PNPM Mandiri.namun secara berkelanjutan bangunan tersebut sengat kurang bermanfaat padahal usulan pembangunan tersebut notabenenya berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau dari beberapa program yang menyediakan pinjaman bergulir, sebagian masyarakat hanya dengan nafsu mau meminjam bahkan tanpa niat mengembalikan yg akhirnya membuat Desa mereka di Black List oleh pengelola program, kalaupun mereka mengembalikan dana tersebut 100% namun tidak dapat memberi perubahan secara signifikan kepada kehidupan ekonomi mereka,kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian masyarakat yg membuat sebuah usaha untuk mendapat pinjaman saja. Maka seandainya pembangunan SDM masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mungkin kenyataan bercerita lain.
Kedepan alangkah lebih baiknya ada semacam sinergi program pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk nyata yg bertujuan untuk pembangunan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam pembangunan fisik saja
Sumber : www.fasilitator-masyarakat.org
Sukses, Dua Desa Dapat Bonus 1 Miliar
Dua desa di Kota Batu mendapat bonus masing-masing Rp 1 miliar atas kesuksesannya menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Kedua desa itu adalah Desa Sidomulyo dan Kelurahan Temas.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, kedua desa ini mendapatkan reward karena mampu menerapkan kegiatan PNPM di wilayah mereka dengan optimal.
“Sebenarnya ada lima desa yang penilaiannya bagus dan kami usulkan menerima reward. Tetapi dari hasil seleksi, yang mendapatkan hadiah adalah dua desa ini. Jika cair 60 persen dananya harus digunakan untuk pembangunan fisik di desa itu,” ungkap Eny, Rabu (15/7).Selain mendapatkan reward, 23 desa dan kelurahan lainnya di Kota Batu juga mendapat kucuran dana PNPM dengan nilai total Rp 2,25 miliar dari pusat, serta Rp 1,025 miliar dana pendamping dari Pemkot Batu.
“Tak hanya itu saja, sembilan desa dan kelurahan juga akan mendapat kucuran dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Total dana yang diberikan Rp 3,4 miliar dari pusat dan pendamping dari Pemkot Batu,” ujarnya.
Ditambahkan, semua program itu ditujukan untuk perbaikan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah yang mendapat kucuran dana itu.
“Namun dana ini belum bisa dicairkan sebelum masing-masing desa dan kelurahan menyiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hingga pembuatan rancangan refleksi kemiskinan
Kedua desa itu adalah Desa Sidomulyo dan Kelurahan Temas.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, kedua desa ini mendapatkan reward karena mampu menerapkan kegiatan PNPM di wilayah mereka dengan optimal.
“Sebenarnya ada lima desa yang penilaiannya bagus dan kami usulkan menerima reward. Tetapi dari hasil seleksi, yang mendapatkan hadiah adalah dua desa ini. Jika cair 60 persen dananya harus digunakan untuk pembangunan fisik di desa itu,” ungkap Eny, Rabu (15/7).Selain mendapatkan reward, 23 desa dan kelurahan lainnya di Kota Batu juga mendapat kucuran dana PNPM dengan nilai total Rp 2,25 miliar dari pusat, serta Rp 1,025 miliar dana pendamping dari Pemkot Batu.
“Tak hanya itu saja, sembilan desa dan kelurahan juga akan mendapat kucuran dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Total dana yang diberikan Rp 3,4 miliar dari pusat dan pendamping dari Pemkot Batu,” ujarnya.
Ditambahkan, semua program itu ditujukan untuk perbaikan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah yang mendapat kucuran dana itu.
“Namun dana ini belum bisa dicairkan sebelum masing-masing desa dan kelurahan menyiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hingga pembuatan rancangan refleksi kemiskinan
Sumber : Surya.co.id
09 July 2010
PNPM Curang Kades Sambat Bupati
Para kepala desa (kades) se-Kecamatan Gudo meminta Bupati Suyanto agar pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di wilayah kecamatan setempat ditangguhkan.
Sebab, data PNPM yang dikumpulkan tim verifikasi di desa-desa sarat kecurangan dan sarat kepentingan pribadi. Itu sebabnya, para kepala desa juga meminta dilakukan verifikasi ulang.
Pengaduan itu disampaikan melalui surat tertanggal 2 Juli, ditandatangani 14 kades se-Kecamatan Gudo. Selain pencairan dana ditunda dan dilakukan verifikasi ulang, para kades juga meminta agar tenaga Fasilitator Teknis Kecamatan (FTK) dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) diganti.
Ketua Badan Koordinasi Antardesa Kecamatan Gudo, Andik Basuki Rahmat, mengatakan, permintaan verifikasi ulang cukup beralasan. “Sebab, dalam rencana kucuran dana PNPM Mandiri di desa-desa Kecamatan Gudo, banyak diwarnai kecurangan,” tandas Andik Kades Godong.
Sumber : Surya.co.id
Sebab, data PNPM yang dikumpulkan tim verifikasi di desa-desa sarat kecurangan dan sarat kepentingan pribadi. Itu sebabnya, para kepala desa juga meminta dilakukan verifikasi ulang.
Pengaduan itu disampaikan melalui surat tertanggal 2 Juli, ditandatangani 14 kades se-Kecamatan Gudo. Selain pencairan dana ditunda dan dilakukan verifikasi ulang, para kades juga meminta agar tenaga Fasilitator Teknis Kecamatan (FTK) dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) diganti.
Ketua Badan Koordinasi Antardesa Kecamatan Gudo, Andik Basuki Rahmat, mengatakan, permintaan verifikasi ulang cukup beralasan. “Sebab, dalam rencana kucuran dana PNPM Mandiri di desa-desa Kecamatan Gudo, banyak diwarnai kecurangan,” tandas Andik Kades Godong.
Sumber : Surya.co.id
08 July 2010
Tahukah Anda, Apa Itu P2KP Advanced ?
P2KP Advanced merupakan lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, keberadaan P2KP Advanced diresmikan di Indonesia sejak tanggal 01 April 2009. Tugas dan fungsi secara umum P2KP Advanced adalah memberikan reward bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berdaya, Mandiri dan Madani artinya BKM beserta Masyarakat di Desa/Kelurahan telah melaksanakan semua prosedur siklus PNPM Mandiri Perkotaan secara sempurna tanpa harus di dampingi fasilitator sehingga Prosedur Siklus PNPM Mandiri Perkotaan telah membudaya di Masyarakat dan merupakan sebuah kebutuhan Masyarakat dalam pembangunan di Desa/Kelurahannya.
Rewards yang akan diberikan bagi BKM yang Berdaya, Mandiri dan Madani adalah sebagai Berikut:
1. BKM akan mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET);
2. BKM akan mendapatkan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK);
3. BKM akan mendapatkan Dana Penguatan BKM jika ada KSM yang Baik.
Rewards yang akan diberikan bagi BKM yang Berdaya, Mandiri dan Madani adalah sebagai Berikut:
1. BKM akan mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET);
2. BKM akan mendapatkan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK);
3. BKM akan mendapatkan Dana Penguatan BKM jika ada KSM yang Baik.
06 July 2010
GUBERNUR SERAHKAN 1.220 SPT FASILITATOR PNPM MANDIRI DI JATIM
Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dengan disaksikan Sekretaris Derah, Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bappemas Prov. Jatim, telah menyerahkan sebanyak 1.220 Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Jawa Timur, dilaksanakan di Gedung Islamic Centre Surabaya, Rabu(10/3 ).
Menurut Pakde Karwo sapaan akrapnya, penyerahan SPT ini memiliki arti penting dalam .penanganan program kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Jatim. Karena, salah satunya tugas dari petugas fasilitator adalah memfasilitasi proses musyawarah antar desa (MAD), agar dapat berjalan, baik, lancar dan demokratis guna keberhasilan jalannya PNPM.
Ditambahkan, secara nasional tahun 2009 kemiskinan masih sebesar 14,14 % atau 32,530 juta jiwa. Sedangkan di Jatim, menurut data di PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jatim sebanyak 3.079.822 RTM yang terbagi menjadi 3 kategori yakni; (1) kategori sangat miskin 493.004 RTM, (2) miskin 1.256.122 RTM dan (3) hampir miskin sejumlah 1.330.696 RTM.
Oleh karena itu, tegasnya, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemprov. Jatim, dan penangannya akan dilakukan secara sistematis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut meruapakan bagian dari visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wong cilik melalui APBD untuk rakyat.
Dikatakan Pakde Karwo, komitmen yang tinggi Pemprov. Jatim terhadap penanganan kemiskinan dibuktikan dengan kesepahaman DPRD pada awal Pebruari 2010 lalu, tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jatim. Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya harmonisasi program- program pemberdayaan masyarakat.
Ada 2 model desain penanganan kemiskinan di Jatim yakni; (1) model Pusat, yaitu menggunakan konsep dasar pengembangan kawasan dengan konsentrasi kecamatan, melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan prosentase 75 % untuk perbaikan sarana prasarana dan sebesar 25 % untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); (2) model provinsi Jatim dilakukan dengan pendekatan RTM dengan by name, ny adrees atau komunitas orang, sehingga penanganan kemiskinan sasarannya adalah orang bukan rumah tangga.
Untuk itu, lanjut Gubernur, dengan 2 model desain penanganan kemiskinan ini fasilitator harus mau bekerja purna waktu secara ALL-OUT dalam memfasilitasi masyarakat untuk melawan kemiskinan dengan mau merubah kultur, kebiasaan dan DNA kemiskinan. “ Pemprov. Jatim saat ini sedang merancang program untuk menanggulangi kemiskinan untuk 4 tahun kedepan. Dan tiap tahunnya diharapkan bisamenurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 – 3 %,” terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menambahkan, khusus untuk penanganan rumah tangga sangat miskin di Jatim yang jumlah 493.002 RTM ini langsung ditangani dan dipantau sendiri oleh Pemprov. Jatim, dengan menggunakan APBD Prov. Jatim sebesar 1,02 trilyun. Caranya, setelah ada by name and by adress, maka tinggal satu langkah lagi yang akan dilakukan Pemprov. Yakni by karakter. Setelah mengetahui karakter dari RTM tersebut, maka pemerintah langsung mengetahui kebutuhan apa yang meraka dibutuhkan.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bapemas Prov. Jatim Totok Soewarto,SH,MSi melaporkan, maksud dilakukannya Lokakarya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan SPT bagi konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah untuk menyatukan perspektif pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se Jatim. Adapun tujuannya adalah selain membangun dan memberikan penekanan tugas fasilitator dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan. Kegiatan dengan menggunakan dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2009, telah mencapai Rp. 459.157.523.907.
Menurut Pakde Karwo sapaan akrapnya, penyerahan SPT ini memiliki arti penting dalam .penanganan program kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Jatim. Karena, salah satunya tugas dari petugas fasilitator adalah memfasilitasi proses musyawarah antar desa (MAD), agar dapat berjalan, baik, lancar dan demokratis guna keberhasilan jalannya PNPM.
Ditambahkan, secara nasional tahun 2009 kemiskinan masih sebesar 14,14 % atau 32,530 juta jiwa. Sedangkan di Jatim, menurut data di PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jatim sebanyak 3.079.822 RTM yang terbagi menjadi 3 kategori yakni; (1) kategori sangat miskin 493.004 RTM, (2) miskin 1.256.122 RTM dan (3) hampir miskin sejumlah 1.330.696 RTM.
Oleh karena itu, tegasnya, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemprov. Jatim, dan penangannya akan dilakukan secara sistematis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut meruapakan bagian dari visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wong cilik melalui APBD untuk rakyat.
Dikatakan Pakde Karwo, komitmen yang tinggi Pemprov. Jatim terhadap penanganan kemiskinan dibuktikan dengan kesepahaman DPRD pada awal Pebruari 2010 lalu, tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jatim. Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya harmonisasi program- program pemberdayaan masyarakat.
Ada 2 model desain penanganan kemiskinan di Jatim yakni; (1) model Pusat, yaitu menggunakan konsep dasar pengembangan kawasan dengan konsentrasi kecamatan, melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan prosentase 75 % untuk perbaikan sarana prasarana dan sebesar 25 % untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); (2) model provinsi Jatim dilakukan dengan pendekatan RTM dengan by name, ny adrees atau komunitas orang, sehingga penanganan kemiskinan sasarannya adalah orang bukan rumah tangga.
Untuk itu, lanjut Gubernur, dengan 2 model desain penanganan kemiskinan ini fasilitator harus mau bekerja purna waktu secara ALL-OUT dalam memfasilitasi masyarakat untuk melawan kemiskinan dengan mau merubah kultur, kebiasaan dan DNA kemiskinan. “ Pemprov. Jatim saat ini sedang merancang program untuk menanggulangi kemiskinan untuk 4 tahun kedepan. Dan tiap tahunnya diharapkan bisamenurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 – 3 %,” terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menambahkan, khusus untuk penanganan rumah tangga sangat miskin di Jatim yang jumlah 493.002 RTM ini langsung ditangani dan dipantau sendiri oleh Pemprov. Jatim, dengan menggunakan APBD Prov. Jatim sebesar 1,02 trilyun. Caranya, setelah ada by name and by adress, maka tinggal satu langkah lagi yang akan dilakukan Pemprov. Yakni by karakter. Setelah mengetahui karakter dari RTM tersebut, maka pemerintah langsung mengetahui kebutuhan apa yang meraka dibutuhkan.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bapemas Prov. Jatim Totok Soewarto,SH,MSi melaporkan, maksud dilakukannya Lokakarya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan SPT bagi konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah untuk menyatukan perspektif pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se Jatim. Adapun tujuannya adalah selain membangun dan memberikan penekanan tugas fasilitator dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan. Kegiatan dengan menggunakan dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2009, telah mencapai Rp. 459.157.523.907.
Sumber :Biro Humas Jatim
Dana PNPM Diselewengkan Rp 100 Miliar
Pemerintah temui kebocoran anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp 100 miliar sejak tahun 2007. Uang tersebut mengalir ke kantong pribadi dan partai politik.
"Penyelewengan dari tahun 2007 memang kecil tapi kami tetap tidak mau. Itu hampir Rp 100 miliar cukup pentaskan orang miskin satu kabupaten," ujar Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesejahteraan Masyarakat Sudjana Royat dalam Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
Menurut Sudjana, kebocoran dana tersebut akibat penyelewengan yang dilakukan fasilitator PNPM di beberapa daerah. "Banyak beberapa kepala daerah, beberapa organisasi di daerah jadi fasilitator. Itu ditentukan oleh daerah tapi sifatnya kompetisi. Fasilitator kuncinya PNPM. Rp 100 miliar ada yang disalahgunakan oleh fasilitator," ungkapnya.
Akibat penyelewengan dana tersebut, lanjut Sudjana, 18 orang fasilitator PNPM masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan di-blacklist karena membawa kabur uang negara tersebut dan telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi maupun partai. Sedangkan, bagi fasilitator yang tertangkap sudah divonis dan dipecat.
"Ada beberapa parpol yang ingin kerja sama dengan PNPM. Intruksinya jelas, nggak ada kaitan program ini dengan kegiatan parpol," ungkapnya.
Sudjana menegaskan pihaknya tidak bisa menolerir tindakan pidana tersebut. "Sekecil apapun ini masalah kepercayaan. Korupsi walau sedikit jadi kanker, kita nggak nunggu jumlahnya besar. Sejak awal kami babat," tegasnya.
Kendati terdapat kebocoran, Sudjana menyatakan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan program tersebut. Tenaga kerja yang telah terserap sejak 2007 mencapai 20 juta orang dengan peserta 68 juta orang.
"Penyelewengan dari tahun 2007 memang kecil tapi kami tetap tidak mau. Itu hampir Rp 100 miliar cukup pentaskan orang miskin satu kabupaten," ujar Deputi Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesejahteraan Masyarakat Sudjana Royat dalam Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2010 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
Menurut Sudjana, kebocoran dana tersebut akibat penyelewengan yang dilakukan fasilitator PNPM di beberapa daerah. "Banyak beberapa kepala daerah, beberapa organisasi di daerah jadi fasilitator. Itu ditentukan oleh daerah tapi sifatnya kompetisi. Fasilitator kuncinya PNPM. Rp 100 miliar ada yang disalahgunakan oleh fasilitator," ungkapnya.
Akibat penyelewengan dana tersebut, lanjut Sudjana, 18 orang fasilitator PNPM masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan di-blacklist karena membawa kabur uang negara tersebut dan telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi maupun partai. Sedangkan, bagi fasilitator yang tertangkap sudah divonis dan dipecat.
"Ada beberapa parpol yang ingin kerja sama dengan PNPM. Intruksinya jelas, nggak ada kaitan program ini dengan kegiatan parpol," ungkapnya.
Sudjana menegaskan pihaknya tidak bisa menolerir tindakan pidana tersebut. "Sekecil apapun ini masalah kepercayaan. Korupsi walau sedikit jadi kanker, kita nggak nunggu jumlahnya besar. Sejak awal kami babat," tegasnya.
Kendati terdapat kebocoran, Sudjana menyatakan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan program tersebut. Tenaga kerja yang telah terserap sejak 2007 mencapai 20 juta orang dengan peserta 68 juta orang.
Detik.com
02 July 2010
Benarkah Dana PNPM Berasal Dari Utangan Bank Dunia ?
Bank Dunia Tambah Utangan untuk PNPM RI US$ 500-800 Juta
Bank Dunia akan menambah pemberian pinjaman untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar US$ 500-800 juta tahun ini.
Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2009).
"Kita sudah ada pembicaraan dengan mereka, akan menambah cukup besar sekitar US$ 500-800 juta," ujarnya.
Ia mengatakan, pinjaman tersebut akan diberikan dengan bunga non komersil. Ia juga mengatakan, selama ini program PNPM sudah mendapat bantuan pinjaman dari Asian Development Bank.
Namun menurutnya, jumlah pinjamannya tidak sebesar yang akan diberikan oleh Bank Dunia.
"Dari ADB juga sudah ada, tapi jumlahnya kecil," imbuhnya.
01 July 2010
Warga Miskin Didata Ulang
Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta instansi terkait untuk mendata ulang warganya yang masuk pada kategori miskin. Selain Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga harus tahu kondisi riel warga miskin yang ada.
Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui keberadaannya benar-benar sesuai kenyataan atau tidak. “Saya minta ini didata ulang, apakah miskin ini karena nganggur atau apa. Ini perlu didata lagi,” kata Saiful Ilah dalam acara Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Refleksi Kemiskinan 2010 di Balai Diklat, Jalan Mojopahit, Sidoarjo, Rabu (30/6).
Banyaknya jumlah warga miskin yang diperkirakan hampir 4 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yakni 1,9 juta dinilai bukan hal yang biasa. Apalagi, setelah pemerintah pusat meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan. Kondisi seperti itu membuat jumlah warga miskin semakin meningkat tajam jika dibanding data sebelumnya. “Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama,” ujarnya.
Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui keberadaannya benar-benar sesuai kenyataan atau tidak. “Saya minta ini didata ulang, apakah miskin ini karena nganggur atau apa. Ini perlu didata lagi,” kata Saiful Ilah dalam acara Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Refleksi Kemiskinan 2010 di Balai Diklat, Jalan Mojopahit, Sidoarjo, Rabu (30/6).
Banyaknya jumlah warga miskin yang diperkirakan hampir 4 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yakni 1,9 juta dinilai bukan hal yang biasa. Apalagi, setelah pemerintah pusat meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan. Kondisi seperti itu membuat jumlah warga miskin semakin meningkat tajam jika dibanding data sebelumnya. “Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama,” ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)