Boediono Minta Swasta Ikut Atasi Kemiskinan

Pengusaha diminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus.

Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).

"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.

Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.

Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adlaah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.

Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.

"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.

Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.

"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya

Sumber : okezone.com

Refleksi Kemiskinan -( RK )

Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya (masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’). Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau karena tergiur dengan ’iming – iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar – benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.
Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir , sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.
Olah Pikir; Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat, untuk membuka mekanisme – mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal –hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi,baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.
Olah Rasa; adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh ’hati’ masing – masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai – nilai luhur manusia ( memanusiakan manusia ). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang berdaya adalah ’Manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia’.

Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada :
1. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai – nilai luhur kemanusiaan.
2. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.
3. Tumbuhnya kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu,pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama – sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca : untuk kesejahteraan masyarakat)

Yang harus dilakukan dalam FGD RK :

a. Melibatkan masyarakat sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara FGD RK.
b. Mengelompokan peserta diskusi secara homogen ( miskin, non miskin, perempuan, dsb ) dan setiap kelompok terdiri dari 8 – 10 orang.
c. Diskusi pendalaman mengenai akar persoalan kemiskinan mulai dari penggalian kriteria kemiskinan, indetifikasi masalah , klasifikasi masalah, hubungan sebab-akibat sampai tergalinya akar masalah (persoalan kemiskinan).
d. Menumbuhkan penyadaran kritis peserta bahwa persoalan kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab bersama sehingga dalam penyelesaikannya yang efektif perlu adanya gerakan bersama.
e. Hasil-hasil kesepakatan FGD RK sebagai acuan pelaksanaan Pemetaan Swadaya.


TUJUAN
1. Membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai permasalahan kemiskinan yang bersumber kepada lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.
2. Membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus menjadi bagian dari pemecahan masalah bukan sebaliknya.


KELUARAN YANG DIHARAPKAN
1. Adanya Kriteria dan penyebab kemiskinan di kelurahan masing-masing (kriteria kemiskinan yang meliputi indikator dan variabelnya harus bersifat spesifik, konkrit sehingga mudah diidentifikasi oleh masyarakat ketika melakukan pemetaan swadaya)

Pemetaan Swadaya (PS)

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pernah ada sering berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Sayangnya, sebagian besar pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses kegiatan yang dikembangkan di masyarakat lebih banyak direncanakan serta diarahkan pihak luar atau setidak-tidaknya lebih didominasi oleh elite-elite masyarakat setempat, sehingga hasil yang diharapkan adanya proses pembelajaran bagi masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul ke permukaan.

Pada pelaksanaan PNPM MP dikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkan masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam pembelajaran kajian tentang masalah dan potensi melalui suatu pendekatan partisipatif yang dinamakan Pemetaan Swadaya. Fokus utama dari pendekatan partisipatif Pemetaan Swadaya ini adalah masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimilikinya secara bersama, dengan demikian hasil dari Pemetaan Swadaya ini masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi kelurahan/desanya secara keseluruhan.

SUBSTANSI PESAN PEMETAAN SWADAYA

Pemetaan Swadaya adalah suatu pendekatan parisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga hasil dari identifikasi masalah, masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal.
Pemetaan Swadaya sebagai pembelajaran dalam menggali persoalan, potensi dan kebutuhan masyarakat, memiliki beberapa substansi pesan yang penting diketahui sebagai berikut :
a. Masyarakat belajar memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh (Social Mapping);
b. Masyarakat belajar menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan;
c. Masyarakat belajar melihat peluang untuk dapat menggali potensi dari masyarakat sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahan/desa-nya;
d. Masyarakat belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya daripada tergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar;

TUJUAN PEMETAAN SWADAYA

Adapun tujuan dari proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pemetaan Swadaya ini adalah :
a. Mendorong masyarakat dalam membangun kebersamaan diantara mereka
b. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi;
c. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah, potensi dan peluang serta tantangan dan hambatan di dalam lingkungannya;
d. Mendorong kesadaran kritis masyarakat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan harus mengintegrasikan potensi semua pihak dan bertumpu pada potensi diri daripada tergantung pada bantuan luar;
e. Pembelajaran prinsip dan nilai P2KP oleh masyarakat pada pelaksanaan kegiatan pemetaan masalah kemiskinan dan potensi sumber masyarakat;
f. Menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan masyarakat untuk menyadari tanggung jawab dirinya dalam konteks permasalahan riil yang terjadi di wilayahnya;
g. Meningkatkan kepedulian dan kerelawanan atas kesadaran kritis terhadap kondisi riil di wilayahnya.


PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANAAN

1. Penanggungjawab kegiatan Pemetaan Swadaya adalah relawan yang tergabung dalam Tim Pemandu pemetaan swadaya, yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator PNPM MP
2. Siklus Pemetaan Swadaya merupakan bagian dari pembelajaran dalam siklus PNPM MP, yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setelah proses kegiatan siklus FGD Refleksi Kemiskinan.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) adalah masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada disetiap kelurahan/desa, dengan demikian hasil dari Pemetaan Swadaya ini masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi kelurahan/desanya secara keseluruhan. Secara detail hasil yang diharapkan tersebut dapat dicermati dari beberapa indikasi sebagaiberikut berikut :
1. Terjadinya kesadaran kritis masyarakat terhadap permasalahan dan kemampuan untuk menanggulangi masalah bersama;
2. Terjadinya kesadaran terhadap kebutuhan adanya kelembagaan yang representative;
3. Terjadinya kesadaran terhadap kriteria kepemimpinan masyarakat yang lebih benar;
4. Tumbuhnya partisipasi masyarakat secara murni, kepedulian sosial, serta potensi swadaya.

Mengapa Ada Kemiskinan ?

Penyebab Utama Kemiskinan adalah sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu dimana kondisi saat ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma yang merugikan lingkungan.
Untuk menjamin terlembagakannya nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, karenanya dibutuhkan motor penggerak atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai sikap mental positif. Artinya pemimpin tersebut haruslah merupakan representasi dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga keputusan yang menyangkut kepentingan publik dilandasi oleh keadilan. PNPM Mandiri Perkotaan mengawali proses ini melalui pembangunan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perkotaan merancang proses pendampingan belajar masyarakat melalui tahapan siklus dengan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan semua tahapan siklus dilakukan melalui FGD (Focus Group Discussion/Kelompok Diskusi Terarah), musyawarah dan pendekatan-pendekatan kelompok lainnya dimana masyarakat bisa belajar bersama-sama. Melalui proses belajar bersama diharapkan tumbuh kesadaran kritis masyarakat seningga terbangun kepedulian, solidaritas, sikap mau berbagi agar terjadi ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan, cinta kasih dan kepercayaan.
Apabila proses penyadaran kritis di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya, menjadi berdaya, mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat madani.

Pjm Pronangkis

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di walayah perkotaan, sangat berpotensi sekali dalam memicutimbulnya permasalahan sosial lainnya, seiring dengan perkembangan jaman diberbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya berimbas pada perubahan pola pikir dan perubahan sebuah paradigma yang ada. Dan kaitanya dengan kemiskinan dari perubahan pola pikir atau paradigma yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat miskin hal ini haruslah memerlukan adanya sebuah perubahan pula dalam hal penanganan kemiskinan atau perubahan dalam paradigma pembangunan, yang dulu biasanya masyarakat hanya dijadikan objek dalam pembangunan maka sekarang masyarakat diajak ikut serta dalam pembangunan untuk menentukan masa depannya sendiri dengan kata lain masyarakat dijadikan subjek dalam pembangunan melalui pola pemberdayaan yang partisipatif.
Penanggulangan Kemiskinan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanggulangan masalah kemiskinan selama ini dirasakan cenderung parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga setiap usaha yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai harapan yaitu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya mampu mandiri, dan akhirnya menuju masyarakat madani.
Pada umumnya proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan seringkali dilakukan dari atas kebawah (Top Down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan menentukan hidupnya sendiri, masyarakat hanya dijadikan objek dari suatu program pembangunan dan tidak dijadikan subjek yang memiliki potensi dan kemampuan yang sangat mungkin untuk dibimbing agar berkembang sesuai dengan harapan yang mereka dambakan, yaitu hidup sejahtera lahir dan batin tanpa terus membebani orang lain.
Pola partisipatif yang dikembangkan melalui pola pemberdayaan haruslah melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan adanya keterlibatan pemerintah, golongan peduli dan masyarakatnya sendiri sebagai tiga pilar pengentasan kemiskinan diharapkan bisa berjalan secara sinergis, komunikasi dan koordinasi yang baik akan menghasilkan suatu solusi terbaik melalui pemikiran maupun pelaksanaan dalam menanggulangi kemiskinan.
Dalam perencanaan Parstisipatif, masyarakat didorong untuk dapat merumuskan program berdasarkan cita-cita (Visi) sendiri, sehingga dalam hal ini posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yang dapat mengatur dan menentukan hidupnya sendiri berdasarkan persoalan, potensi dan kebutuhan nyata yang dihadapi.
Upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara dan metode oleh bebagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan yang terdapat disuatu wilayah. Namun seringkali upaya tersebut dirasa belum meksimal dan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Melalui Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang telah disusun oleh masyarakat yang tergabung dalam Tim PP Kelurahan yang dalam proses penyusunannya melibatkan semua unsur / elemen masyarakat secara luas diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan – permasalahan kemiskinan yang ada di Kelurahan. Masih sering ditemuinya ketidak singkronan antara kebutuhan masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan program pembangunan karena pola pembangunan yang top-down diharapkan dengan adanya PJM Pronangkis yang pola pembangunannya bottom up yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan kata lain pola perencanaan yang partisipatif hal ini akan lebih menyentuh kebutuhan pokok / dasar dari masyarakat yang pada akhirnya betul – betul menggerakan geliat pembangunan yang berorientasi dan berpihak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat kecil.
Setiap upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya selalu bertumpu pada kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dengan demikian pola perencanaan partisipatif seperti PJM Pronangkis ini diharapkan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan yang terjadi di Kelurahan, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan pada akhirnya mampu menjadi salah satu metode / cara untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Dengan demikian pola penyusunan PJM Pronangkis diharapkan menjadi proses pembelajaran masyarakat yang efektif untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif bersama – sama dengan unsur lainnya menjadi kekuatan yang positif untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan.