Pemetaan Swadaya PLPBK

Pemetaan Swadaya adalah suatu pendekatan parisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga hasil dari identifikasi masalah dan potensi yang dimiliki, masyarakat dapat menentukan sendiri kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan, dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatif yang bersifat lokal.

Dalam hal ini, semua penggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat atau ”orang dalam”. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan hanya mengarahkan, membimbing, dan membantu merumuskan hasil, serta Fasilitator ”orang luar” hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkan fasilitasi juga dilakukan relawan yang merupakan unsurnya masyarakat.

Kegiatan Pemetaan Swadaya dalam PLPBK selain sebagai pembelajaran dalam menggali persoalan atau menggali potensi dan masalah yang ada dilingkungan wilayah dan kawasan desa, sehingga dapat menjadi dukungan untuk pengerjaan produk perencanaan tata ruang, juga mempunyai tujuan agar :

Masyarakat belajar memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh;
Masyarakat belajar menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan;
Masyarakat belajar melihat peluang untuk dapat menggali potensi dari masyarakat sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahan/desa-nya;
Masyarakat belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya daripada tergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar.

Pada dasarnya kegiatan PLPBK selalu menerapkan pendekatan humanis, kritis dan prinsip dialogis salah satu contohnya adalah FGD ( Focus Group Discussion ). Selain FGD metode yang digunakan adalah dengan cara berembug bersama Pembelajaran Orang Dewasa ( POD ) dan dengan wawancara secara langsung dan pendekatan alamiah ke tempat sasaran, juga dengan memperhatikan kebiasaan pola perilaku masyarakat.

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pemetaan Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di wilayahnya, dengan demikian masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi wilayahnya secara keseluruhan.

Manajemen Bencana

Fenomena alam yang terjadi dewasa ini sungguh tak dapat diduga sampai-samapai rasio kita tidak sampai. Kejadian alam yang terjadi dewasa ini sangat beragam, siapa yang salah??? Peristiwa alam ini lebih banyak dipicu oleh sentuhan tangan manusia baik yang legal maupun yang ilegal. Bencana yang merenggut nyawa, harta, dan dampak trauma psikologis yang mendalam akan duka cita, dan meninggalkan monumen murka alam bagi yang pelaku yang mengalaminya.

Bencana ini akan menjadi pelajaran sekaligus guru yang berharga bagi masyarakat, selain berserah diri pada-Nya juga ada suatu upaya kongkrit yang dilaksanakan secara faktual dalam memahami dan mengantisipasi kondisi alam secara teoretis logis, salah satu wujudnya melalui konservasi alam perbukitan yang akan menjadi kawasan penyangga (daerah resapan dan cadangan air) kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Bentuk upaya kongkrit publik tersebut adalah berbagi peran dalan pelaksanaan pemeliharaan kawasan hijau, posisi birokrat sebagai pelaksana dan pembuat policy diharapkan dapat mengakomodir persoalan serta melegitimasi hak masyarakat. Gerakan yang sinergitas antara masing-masing elemen komponen tersebut dalam menyelamatkan alam lingkungan,yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pasca bencana. Pemulihan (recovery) kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid ketika kita mencoba membangun manajemen bencana (management disaster) agar siklus normalisasi kehidupan termasuk rehabilitasi tercapai dengan rentang waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.

Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan nagari dan peraturan daerah atas menejemen bencana. Yang tak kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi kehatian-hatian terutama pada daerah rawan bencana.

Berbagai Sumber

Musyawarah Prioritas Usulan dalam PNPM Perdesaan

Jadikan 2010 Tahun Pemberantasan Kemiskinan

Negara-negara kaya-raya yang tergabung dalam Uni Eropa mendeklarasikan 2010 sebagai Tahun Pemberantasan Kemiskinan dan Keterpinggiran Sosial di kawasan mereka.

Beberapa lembaga donor Eropa bahkan menggunakan slogan “Zero Poverty/Nol Kemiskinan” sebagai targetnya. Selain Uni Eropa, beberapa negara industri baru seperti China dan India mematok angka penurunan kemiskinan ambisius demi pengurangan kemiskinan menjadi separuh sesuai target Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015. Bagaimana dengan kita? Peta ke depan menunjukkan jalan terjal yang tak mudah dilalui. Betapa tidak? Tahun 2010 adalah dimulainya Perjanjian Perdagangan Bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA).

Meski pemerintah mengimbau pengusaha tidak usah khawatir, oleh banyak pihak ACFTA disinyalir bisa memukul industri padat karya, industri berteknologi sedang, dan industri skala kecil karena kalah bersaing, terutama dengan China. Bila kita tidak melakukan mitigasi risiko atas implementasi ACFTA, tahun 2010 ini diramal bakal menjadi tahun melonjaknya pengangguran. Pada gilirannya, hal itu dipastikan bakal menaikkan jumlah orang miskin.Data terbaru BPS (Maret 2009) mencatat 14,15% atau sekitar 32,5 juta jiwa penduduk negeri ini tergolong miskin.

Masih jauh dari target MDGs menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 7,5% pada 2015. Beberapa program pemberantasan kemiskinan memang telah digulirkan pemerintah. Lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pemerintah misalnya mengalokasikan Rp50- an triliun dana di mana setiap kecamatan mendapat jatah dana Rp1,7 miliar untuk kegiatan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja.

*** Namun, apa pun program, hal itu mempersyaratkan dimotori oleh pemimpin yang menjadi teladan, bersih, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan serta solidaritas dalam perilaku atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat. Sayangnya, kasus-kasus terbaru seperti Centurygate, jatah mobil mewah bagi para menteri dan pejabat negara, serta gaya hidup para elite membuat banyak yang pesimistis. Saya teringat buku Jean Ziegler Les Nouveaux Maitres du Monde (2002).Dalam bab tentang korupsi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia,Norwegia,dan Denmark di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor.

Seorang menteri atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal motor polisi bersirene meraung-raung diyakini sulit terpilih kembali.Apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi seperti sedang mantu atau mengunjungi istri muda. Rumah para pemimpin terkenal Eropa seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria) pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan “istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa,sering kali semakin mewah kehidupan dan “aneh” perilaku segelintir elite penguasanya.

Tampaknya,dari tiga slogan revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut.Ketika “kebebasan” politik merebak, padanannya adalah “kesetaraan” dan “persaudaraan” nyaris terlupakan.Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warganya dalam kemiskinan dan kesehatan tak jarang dianggap “jalan sesat” demokrasi sosialisme. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global, pemerataan pendapatan dan kesempatan diyakini bukan alat ampuh melawan kemiskinan.

Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya secara produktif sebaliknya hanya akan “dikonsumsi” kaum papa. Kedua,sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia,pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah “elite” (World Bank Report,Attacking Poverty,2000). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, 2005), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirik salah, dan bila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis.

Karena,apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poormungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu?

Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorancy.Para pekerja kaki lima (PKL),yang ratarata miskin, di kebanyakan negara berkembang adalah “pahlawan” yang menyediakan lapangan kerja terbesar. Juga tanpa kampungkampung seperti di Jakarta, kota besar tidak akan mampu menyediakan kebutuhan papan warganya. Kontribusi fantastis sektor informal bagi perkembangan ekonomi, umumnya, luput dari statistik resmi, sementara mereka digusurgusur para birokrat korup.

*** Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada “investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu, banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan.Tanpa itu, berlaku “lingkaran setan”.Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, “Kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan.

” Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi,tetapi penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Progrowth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro- Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia,tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil,Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton.

Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Mari jadikan 2010 sebagai tahun pemberantasan kemiskinan.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com

Memberdayakan Masyarakat Tanggung Jawab Siapa?

Program pemberdayaan masyarakat cukup menyita anggaran negara mulai dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman luar negeri, namun kemiskinan masyarakat masih sangat memprihatinkan, tingkat konsumtif masyarakat malah semakin meningkat.

PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah seolah bersikap sebagai perantara antara pemerintah Pusat sebagai penyedia dana program dengan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari sebuah program pemberdayaan masyarakat,walaupun pada beberapa program juga mengharuskan pemda menyediakan dana pendamping (Cost Sharing). Jarang sekali pemda bersedia secara aktif mensukseskan program pusat ini dengan program yg difasilitasi oleh APBD setempat. Seandainya pemerintah daerah mau melihat program pemberdayaan sebagai sebuah program yg bisa disinergikan dengan program daerah bukan tak mungkin dana yang dikucurkan APBN ataupun Hibah/Pinjaman luar negeri dapat sanagat membantu dalam pembangunan masyarakatnya (Bukan hanya pembangunan Fisik).

FASILITATOR/PENDAMPING

Fasilitator sebagian besar hanya berasumsi dengan lengkapnya pelaporan kepada pengelola program tugas mereka selesai. Memang diakui ada sedikit dari Fasilitator yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pihak ketiga,apakah itu dalam bantuan pinjaman dana untuk UKM dengan pihak pembiayaan dari perbankan,maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan SDM nya dengan pihak NGO asing maupun lokal. Khan akhirnya tugas mulia seorang fasilitator akan sangat bermanfaat kepada pengelola program yg mempekerjakannya dan juga bagi masyarakat tempat dia di abdikan selama kontrak kerja berjalan ataupun setelah kontrak habis.

MASYARAKAT

Masyarakat secara mayoritas berpikir setiap program pemberdayaan yang masuk ke daerahnya harus bisa diraih,tanpa berpikir manfaat dana tersebut secara jangka panjang. Dapat kita lihat di daerah betapa banyak pembangunan fisik yang telah dibangun oleh program pemerintah yg sekarang telah digabung dalam PNPM Mandiri.namun secara berkelanjutan bangunan tersebut sengat kurang bermanfaat padahal usulan pembangunan tersebut notabenenya berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau dari beberapa program yang menyediakan pinjaman bergulir, sebagian masyarakat hanya dengan nafsu mau meminjam bahkan tanpa niat mengembalikan yg akhirnya membuat Desa mereka di Black List oleh pengelola program, kalaupun mereka mengembalikan dana tersebut 100% namun tidak dapat memberi perubahan secara signifikan kepada kehidupan ekonomi mereka,kenapa ini terjadi? Karena ada sebagian masyarakat yg membuat sebuah usaha untuk mendapat pinjaman saja. Maka seandainya pembangunan SDM masyarakat dapat dilaksanakan terlebih dahulu mungkin kenyataan bercerita lain.

Kedepan alangkah lebih baiknya ada semacam sinergi program pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk nyata yg bertujuan untuk pembangunan masyarakat, bukan hanya terjebak dalam pembangunan fisik saja

Sumber : www.fasilitator-masyarakat.org

Sukses, Dua Desa Dapat Bonus 1 Miliar

Dua desa di Kota Batu mendapat bonus masing-masing Rp 1 miliar atas kesuksesannya menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Kedua desa itu adalah Desa Sidomulyo dan Kelurahan Temas.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, kedua desa ini mendapatkan reward karena mampu menerapkan kegiatan PNPM di wilayah mereka dengan optimal.

“Sebenarnya ada lima desa yang penilaiannya bagus dan kami usulkan menerima reward. Tetapi dari hasil seleksi, yang mendapatkan hadiah adalah dua desa ini. Jika cair 60 persen dananya harus digunakan untuk pembangunan fisik di desa itu,” ungkap Eny, Rabu (15/7).Selain mendapatkan reward, 23 desa dan kelurahan lainnya di Kota Batu juga mendapat kucuran dana PNPM dengan nilai total Rp 2,25 miliar dari pusat, serta Rp 1,025 miliar dana pendamping dari Pemkot Batu.

“Tak hanya itu saja, sembilan desa dan kelurahan juga akan mendapat kucuran dana dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Total dana yang diberikan Rp 3,4 miliar dari pusat dan pendamping dari Pemkot Batu,” ujarnya.

Ditambahkan, semua program itu ditujukan untuk perbaikan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah yang mendapat kucuran dana itu.

“Namun dana ini belum bisa dicairkan sebelum masing-masing desa dan kelurahan menyiapkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hingga pembuatan rancangan refleksi kemiskinan

Sumber : Surya.co.id

PNPM Curang Kades Sambat Bupati

Para kepala desa (kades) se-Kecamatan Gudo meminta Bupati Suyanto agar pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di wilayah kecamatan setempat ditangguhkan.

Sebab, data PNPM yang dikumpulkan tim verifikasi di desa-desa sarat kecurangan dan sarat kepentingan pribadi. Itu sebabnya, para kepala desa juga meminta dilakukan verifikasi ulang.

Pengaduan itu disampaikan melalui surat tertanggal 2 Juli, ditandatangani 14 kades se-Kecamatan Gudo. Selain pencairan dana ditunda dan dilakukan verifikasi ulang, para kades juga meminta agar tenaga Fasilitator Teknis Kecamatan (FTK) dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) diganti.

Ketua Badan Koordinasi Antardesa Kecamatan Gudo, Andik Basuki Rahmat, mengatakan, permintaan verifikasi ulang cukup beralasan. “Sebab, dalam rencana kucuran dana PNPM Mandiri di desa-desa Kecamatan Gudo, banyak diwarnai kecurangan,” tandas Andik Kades Godong.

Sumber : Surya.co.id