Teka-teki terkait kelanjutan program bantuan langsung tunai (BLT) terjawab sudah. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM tersebut pada 2010.
Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat. “BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya,” ujar Bachtiar di Jakarta, kemarin.
Meski BLT tidak dilanjutkan, program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil akan dimaksimalkan. Tujuannya untuk mengganti program BLT yakni program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), bantuan jaminan sosial dan KUR (kredit usaha rakyat).
“Program BLT itu merupakan bantuan yang diberikan agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah dan juga diterapkan di negara lain seperti Brazil dan Meksiko. Kini, saatnya program lain yang berjalan,” tandasnya.
Menurut Bachtiar, Indonesia mendapat pujian dari negara lain karena keberhasilannya dalam hal BLT. Terutama dalam memaksimalkan program yang menangani 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total dana yang disalurkan Rp14 triliun. “Karena itu, kami berharap program bantuan bagi rakyat miskin yang telah berjalan baik agar bisa dilanjutkan dengan program yang lebih baik untuk memberi dukungan bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Program BLT merupakan salah satu realisasi dari tiga klaster program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.
Program klaster pertama yakni program bantuan dan jaminan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk, seperti BLT, beras masyarakat miskin (raskin), kemudian bantuan operasional sekolah (BOS) dan program keluarga harapan (PKH).
Kemudian program klaster kedua yakni program pemberdayaan atau yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini mendorong agar masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dari bantuan yang diberikan.
Selain Departemen Sosial, PNPM Mandiri ini juga terdapat pada departemen lain seperti Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum dengan alokasi dana yang disiapkan sekitar Rp70 triliun untuk seluruh Indonesia.
Sedangkan yang terakhir adalah program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan bank milik pemerintah senilai Rp12 triliun lebih, tanpa agunan atau yang dikenal dengan program kredit usaha rakyat (KUR).
Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program itu dinilai kurang mendidik masyarakat. “BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya,” ujar Bachtiar di Jakarta, kemarin.
Meski BLT tidak dilanjutkan, program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil akan dimaksimalkan. Tujuannya untuk mengganti program BLT yakni program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), bantuan jaminan sosial dan KUR (kredit usaha rakyat).
“Program BLT itu merupakan bantuan yang diberikan agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah dan juga diterapkan di negara lain seperti Brazil dan Meksiko. Kini, saatnya program lain yang berjalan,” tandasnya.
Menurut Bachtiar, Indonesia mendapat pujian dari negara lain karena keberhasilannya dalam hal BLT. Terutama dalam memaksimalkan program yang menangani 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total dana yang disalurkan Rp14 triliun. “Karena itu, kami berharap program bantuan bagi rakyat miskin yang telah berjalan baik agar bisa dilanjutkan dengan program yang lebih baik untuk memberi dukungan bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Program BLT merupakan salah satu realisasi dari tiga klaster program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.
Program klaster pertama yakni program bantuan dan jaminan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk, seperti BLT, beras masyarakat miskin (raskin), kemudian bantuan operasional sekolah (BOS) dan program keluarga harapan (PKH).
Kemudian program klaster kedua yakni program pemberdayaan atau yang dikenal dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini mendorong agar masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dari bantuan yang diberikan.
Selain Departemen Sosial, PNPM Mandiri ini juga terdapat pada departemen lain seperti Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum dengan alokasi dana yang disiapkan sekitar Rp70 triliun untuk seluruh Indonesia.
Sedangkan yang terakhir adalah program peningkatan bagi usaha kecil menengah (UKM) dengan dana yang disalurkan bank milik pemerintah senilai Rp12 triliun lebih, tanpa agunan atau yang dikenal dengan program kredit usaha rakyat (KUR).
Sumber : Radar Bogor Online
No comments:
Post a Comment