Pemerintah menargetkan seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sudah terintegrasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada akhir tahun 2009.
"Ada 17 kementerian dan departemen yang punya program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Hanya program di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan saja yang belum masuk. Tahun ini targetnya bisa masuk semua," kata Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat di Jakarta, Senin.
Sudjana mengatakan, integrasi program ke dalam PNPM Mandiri dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan.
"Karena dengan demikian program itu bisa disinergikan satu sama lain, sasarannya juga diatur oleh Tim Pengendali PNPM, jadi tidak lagi ada tumpang tindih antar program. Program-program itu juga dikelola dengan aturan penggunaan anggaran yang sama," katanya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, 80 persen anggaran harus diserahkan kepada masyarakat sasaran dan hanya 20 persen diantaranya yang digunakan untuk membiayai pengelolaan serta sosialisasi program.
"Jadi sebagian besar anggaran tidak habis untuk membayar jasa konsultan dan biaya pengelolaan yang lain. Kalau dulu, biaya konsultan dan pengelolaan bisa sampai 40 persen," jelasnya.
Pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri tahun 2007. Program itu merupakan penyatuan program-program penanggulangan kemiskinan yang beberapa diantaranya sudah dijalankan dengan konsep partisipatif .
Pelaksanaan program itu dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
Kemudian serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pascabencana, dan konflik
"Ada 17 kementerian dan departemen yang punya program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Hanya program di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan saja yang belum masuk. Tahun ini targetnya bisa masuk semua," kata Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat di Jakarta, Senin.
Sudjana mengatakan, integrasi program ke dalam PNPM Mandiri dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan.
"Karena dengan demikian program itu bisa disinergikan satu sama lain, sasarannya juga diatur oleh Tim Pengendali PNPM, jadi tidak lagi ada tumpang tindih antar program. Program-program itu juga dikelola dengan aturan penggunaan anggaran yang sama," katanya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, 80 persen anggaran harus diserahkan kepada masyarakat sasaran dan hanya 20 persen diantaranya yang digunakan untuk membiayai pengelolaan serta sosialisasi program.
"Jadi sebagian besar anggaran tidak habis untuk membayar jasa konsultan dan biaya pengelolaan yang lain. Kalau dulu, biaya konsultan dan pengelolaan bisa sampai 40 persen," jelasnya.
Pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri tahun 2007. Program itu merupakan penyatuan program-program penanggulangan kemiskinan yang beberapa diantaranya sudah dijalankan dengan konsep partisipatif .
Pelaksanaan program itu dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.
Kemudian serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pascabencana, dan konflik
Sumber : www.metrotvnews.com
No comments:
Post a Comment