Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dengan disaksikan Sekretaris Derah, Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bappemas Prov. Jatim, telah menyerahkan sebanyak 1.220 Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Jawa Timur, dilaksanakan di Gedung Islamic Centre Surabaya, Rabu(10/3 ).
Menurut Pakde Karwo sapaan akrapnya, penyerahan SPT ini memiliki arti penting dalam .penanganan program kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Jatim. Karena, salah satunya tugas dari petugas fasilitator adalah memfasilitasi proses musyawarah antar desa (MAD), agar dapat berjalan, baik, lancar dan demokratis guna keberhasilan jalannya PNPM.
Ditambahkan, secara nasional tahun 2009 kemiskinan masih sebesar 14,14 % atau 32,530 juta jiwa. Sedangkan di Jatim, menurut data di PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jatim sebanyak 3.079.822 RTM yang terbagi menjadi 3 kategori yakni; (1) kategori sangat miskin 493.004 RTM, (2) miskin 1.256.122 RTM dan (3) hampir miskin sejumlah 1.330.696 RTM.
Oleh karena itu, tegasnya, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemprov. Jatim, dan penangannya akan dilakukan secara sistematis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut meruapakan bagian dari visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wong cilik melalui APBD untuk rakyat.
Dikatakan Pakde Karwo, komitmen yang tinggi Pemprov. Jatim terhadap penanganan kemiskinan dibuktikan dengan kesepahaman DPRD pada awal Pebruari 2010 lalu, tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jatim. Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya harmonisasi program- program pemberdayaan masyarakat.
Ada 2 model desain penanganan kemiskinan di Jatim yakni; (1) model Pusat, yaitu menggunakan konsep dasar pengembangan kawasan dengan konsentrasi kecamatan, melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan prosentase 75 % untuk perbaikan sarana prasarana dan sebesar 25 % untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); (2) model provinsi Jatim dilakukan dengan pendekatan RTM dengan by name, ny adrees atau komunitas orang, sehingga penanganan kemiskinan sasarannya adalah orang bukan rumah tangga.
Untuk itu, lanjut Gubernur, dengan 2 model desain penanganan kemiskinan ini fasilitator harus mau bekerja purna waktu secara ALL-OUT dalam memfasilitasi masyarakat untuk melawan kemiskinan dengan mau merubah kultur, kebiasaan dan DNA kemiskinan. “ Pemprov. Jatim saat ini sedang merancang program untuk menanggulangi kemiskinan untuk 4 tahun kedepan. Dan tiap tahunnya diharapkan bisamenurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 – 3 %,” terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menambahkan, khusus untuk penanganan rumah tangga sangat miskin di Jatim yang jumlah 493.002 RTM ini langsung ditangani dan dipantau sendiri oleh Pemprov. Jatim, dengan menggunakan APBD Prov. Jatim sebesar 1,02 trilyun. Caranya, setelah ada by name and by adress, maka tinggal satu langkah lagi yang akan dilakukan Pemprov. Yakni by karakter. Setelah mengetahui karakter dari RTM tersebut, maka pemerintah langsung mengetahui kebutuhan apa yang meraka dibutuhkan.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bapemas Prov. Jatim Totok Soewarto,SH,MSi melaporkan, maksud dilakukannya Lokakarya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan SPT bagi konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah untuk menyatukan perspektif pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se Jatim. Adapun tujuannya adalah selain membangun dan memberikan penekanan tugas fasilitator dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan. Kegiatan dengan menggunakan dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2009, telah mencapai Rp. 459.157.523.907.
Menurut Pakde Karwo sapaan akrapnya, penyerahan SPT ini memiliki arti penting dalam .penanganan program kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di Jatim. Karena, salah satunya tugas dari petugas fasilitator adalah memfasilitasi proses musyawarah antar desa (MAD), agar dapat berjalan, baik, lancar dan demokratis guna keberhasilan jalannya PNPM.
Ditambahkan, secara nasional tahun 2009 kemiskinan masih sebesar 14,14 % atau 32,530 juta jiwa. Sedangkan di Jatim, menurut data di PPLS tahun 2008, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jatim sebanyak 3.079.822 RTM yang terbagi menjadi 3 kategori yakni; (1) kategori sangat miskin 493.004 RTM, (2) miskin 1.256.122 RTM dan (3) hampir miskin sejumlah 1.330.696 RTM.
Oleh karena itu, tegasnya, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemprov. Jatim, dan penangannya akan dilakukan secara sistematis dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program tersebut meruapakan bagian dari visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian wong cilik melalui APBD untuk rakyat.
Dikatakan Pakde Karwo, komitmen yang tinggi Pemprov. Jatim terhadap penanganan kemiskinan dibuktikan dengan kesepahaman DPRD pada awal Pebruari 2010 lalu, tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jatim. Jadi, PNPM Mandiri Perdesaan adalah program bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga diperlukan upaya harmonisasi program- program pemberdayaan masyarakat.
Ada 2 model desain penanganan kemiskinan di Jatim yakni; (1) model Pusat, yaitu menggunakan konsep dasar pengembangan kawasan dengan konsentrasi kecamatan, melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan prosentase 75 % untuk perbaikan sarana prasarana dan sebesar 25 % untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP); (2) model provinsi Jatim dilakukan dengan pendekatan RTM dengan by name, ny adrees atau komunitas orang, sehingga penanganan kemiskinan sasarannya adalah orang bukan rumah tangga.
Untuk itu, lanjut Gubernur, dengan 2 model desain penanganan kemiskinan ini fasilitator harus mau bekerja purna waktu secara ALL-OUT dalam memfasilitasi masyarakat untuk melawan kemiskinan dengan mau merubah kultur, kebiasaan dan DNA kemiskinan. “ Pemprov. Jatim saat ini sedang merancang program untuk menanggulangi kemiskinan untuk 4 tahun kedepan. Dan tiap tahunnya diharapkan bisamenurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 – 3 %,” terangnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo menambahkan, khusus untuk penanganan rumah tangga sangat miskin di Jatim yang jumlah 493.002 RTM ini langsung ditangani dan dipantau sendiri oleh Pemprov. Jatim, dengan menggunakan APBD Prov. Jatim sebesar 1,02 trilyun. Caranya, setelah ada by name and by adress, maka tinggal satu langkah lagi yang akan dilakukan Pemprov. Yakni by karakter. Setelah mengetahui karakter dari RTM tersebut, maka pemerintah langsung mengetahui kebutuhan apa yang meraka dibutuhkan.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bapemas Prov. Jatim Totok Soewarto,SH,MSi melaporkan, maksud dilakukannya Lokakarya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan SPT bagi konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah untuk menyatukan perspektif pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan se Jatim. Adapun tujuannya adalah selain membangun dan memberikan penekanan tugas fasilitator dalam melaksanakan pendampingan program pembangunan. Kegiatan dengan menggunakan dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2009, telah mencapai Rp. 459.157.523.907.
Sumber :Biro Humas Jatim
No comments:
Post a Comment