Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta instansi terkait untuk mendata ulang warganya yang masuk pada kategori miskin. Selain Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga harus tahu kondisi riel warga miskin yang ada.
Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui keberadaannya benar-benar sesuai kenyataan atau tidak. “Saya minta ini didata ulang, apakah miskin ini karena nganggur atau apa. Ini perlu didata lagi,” kata Saiful Ilah dalam acara Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Refleksi Kemiskinan 2010 di Balai Diklat, Jalan Mojopahit, Sidoarjo, Rabu (30/6).
Banyaknya jumlah warga miskin yang diperkirakan hampir 4 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yakni 1,9 juta dinilai bukan hal yang biasa. Apalagi, setelah pemerintah pusat meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan. Kondisi seperti itu membuat jumlah warga miskin semakin meningkat tajam jika dibanding data sebelumnya. “Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama,” ujarnya.
Pendataan yang dilakukan itu untuk mengetahui keberadaannya benar-benar sesuai kenyataan atau tidak. “Saya minta ini didata ulang, apakah miskin ini karena nganggur atau apa. Ini perlu didata lagi,” kata Saiful Ilah dalam acara Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Refleksi Kemiskinan 2010 di Balai Diklat, Jalan Mojopahit, Sidoarjo, Rabu (30/6).
Banyaknya jumlah warga miskin yang diperkirakan hampir 4 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo yakni 1,9 juta dinilai bukan hal yang biasa. Apalagi, setelah pemerintah pusat meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan. Kondisi seperti itu membuat jumlah warga miskin semakin meningkat tajam jika dibanding data sebelumnya. “Ini bisa kita lihat dan rasakan bersama,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment